HENDRI UTOMO/RADAR JOGJA
TANYAKAN NASIB: Kepala BPN Kulonprogo Muhammad Fadil mencoba menjawab keinginan warga pengguna lahan PAG di Gedung DPRD Kulonprogo, kemarin (1/12).
KULONPROGO – Tampaknya tak hanya kelompok penolak saja yang galau dengan akan dibangunnya bandara baru di Temon, Kulonprogo. Masyarakat pendukung juga sedang bingung dengan nasibnya. Sebab mereka ini adalah para penggarap lahan yang lahannya juga kena dampak pem-bangunan.Adalah warga pengguna dan peng-garap lahan Paku Alam Ground (PAG) yang tergabung dalam Forum Komu-nikasi Penggarap Lahan Pantai (FKPLP) yang sedang meratapi nasibnya. Kemarin (1/12), mereka mendatangi DPRD Kulonprogo. Mereka mencari kejelasan nasib atas rencana pem-bangunan Bandara Internasional di lahan yang selama ini mereka garap di Kecamatan Temon.
Dalam audiensi, mereka diterima Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati, Sekda Kulonprogo Astungkoro, Suji Astono dari PT Angkasa Pura, dan Muhammad Fadil (Kepala BPN Ku-lonprogo).Ketua FKPLP Sumantaya men jelaskan, mereka yang datang kali ini dari perwakilan beberapa kelompok, di antaranya petani, peternak ayam, pelaku wisata dan petambak udang yang selama ini mendukung pembangu-nan bandara, dengan beberapa syarat. “Kami merasakan ada komunikasi yang kurang, hingga proses pengukuran tanah semua yang kami bayangkan mengambang. Dengan itu, kami ingin menanyakannya dalam audiensi ini,” katanya.
Diungkapkan, beberapa hal yang dipertanyakan adalah syarat yang da-hulu pernah disampaikan. Di antaranya soal ganti rugi, pemberdayaan ma syarakat, hingga ketenaga kerjaan, termasuk ma-salah kompensasi tanah PAG. “Kami akan terus melakukan pe-ngawalan, dan tuntutan agar per syaratan yang diajukan saat menyatakan men-dukung bandara benar-benar di-wujudkan,” ungkapnya.
Selain Sumantaya, dalam kesem patan itu juga hadir Mantoyo dan Slamet Raharja Mamik selaku pelaku wisata di Glagah. Sementara kelompok petani diwakili Rapih Juwita, dan Purwanta (Peternak) dan Darmadi (Petambak Udang).”Kami juga menanyakan petugas pencatat yang tidak mau mencatat aset hotel berupa kasur dan sejenisnya. Padahal sudah dikatakan yang akan diganti adalah semua hal yang di atasnya,” imbuh Sumantaya.
Kepala BPN Muhamad Fadil me-negaskan, inventaris hotel mulai gedung hingga kasur akan diberikan ganti rugi. Sehingga nanti pemilik hotel agar memberikan penjelasan ke Balai Desa. “Kompensasi tanah PAG di atas-nya juga diberikan by name. Untuk tanah yang dikelola desa gantinya akan diberikan ke desa, bukan atas nama perangkat desa,” tegasnya.
Dalam pengumuman hasil pendataan nanti, masyarakat dipersilakan melakukan koreksi dan dibetulkan.Sekda Kulonprogo Astungkara menyatakan, berbagai hal mengenai rencana relokasi, pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat disiapkan.Sementara Suji Astono mengatakan, pihaknya memang tidak berani menentukan sesuatu hal. Terlebih UU banyak membatasi gerak PT Angkasa Pura. “Mau tidak mau kami harus membayar nilai yang ditentukan apraisal, bahkan warga boleh menuntut atau menggugat,” katanya.Anggota DPRD Muhyadi menegaskan, agar semua pihak tahu dan mema-hami tolok ukur yang digunakan apraisal dalam mempertimbangkan harga. (tom/jko/ong)