GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
TOLAK DEMO SEPARATIS: Front Jogja Anti Separatis (FJAS) menggelar aksi damai di halaman DPRD DIJ, kemarin (1/12). Mereka menolak segala bentuk aksi unjuk rasa yang berkaitan dengan separatis. Karena itu mereka juga meminta dibuatkan perda yang mengatur unjuk rasa.
JOGJA – Diam-diam, aksi unjuk rasa oleh sebagian warga yang dilakukan di DIJ, khususnya di Kota Jogja dicermati oleh kelom-pok masyarakat yang tergabung dalam Front Jogja Anti Separatis (FJAS). Beberapa aksi demonstrasi yang digelar, dinilai sebagai bentuk dukungan separatis dan meng-ganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu, FJAS meminta Pemprov dan DPRD DIJ membentuk peraturan daerah (Perda) yang mengatur aksi demonstrasi.
Koordinator Lapangan FJAS Muhammad Suhud menegaskan, Jogja sebagai kota pelajar dan budaya, serta miniatur Indonesia, harus menjadi sumbu penggerak untuk belajar dan berkarya. ” Sebagai city of tolerance, Jogja harus men-jadi rumah bersama membangun persatuan dan persaudaran demi keutuhan NKRI,” ujarnya dalam aksi di DPRD DIJ, kemarin (1/12).
Maraknya aksi kelompok jaringan separatis di DIJ, juga dianggap meresahkan dan mencederai nilai perjuangan dan kenyamanan Jogja. Untuk itu, FJAS meminta supaya ada payung hukum, ter masuk bagi kepolisian untuk menindak tegas setiap aksi demonstrasi yang me ngarah ke gerakan separatis.”Kami mendukung Pemprov DIJ dan DPRD DIJ membuat perda untuk menangani aksi separatis, kalau demonstrasi membuat kacau atau melanggar UU, langsung sikat,” tegasnya.
Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD DIJ Zuhrif Hudaya mengatakan, kalau ada usulan dari masyarakat untuk pembuatan perda, pihaknya akan mengakomodir. Meskipun begitu, Zuhrif menilai untuk menangani aksi separatisme sudah diatur dalam UU, sehingga tidak perlu diatur dengan perda lagi. “Sudah ada UU yang mengatur, sebenarnya polisi bisa langsung bertindak kalau itu berkaitan dengan separatis,” ungkapnya. (pra/jko/ong)