JOGJA – Pemilik usaha toko (minimarket) jejaring untuk mem-buka tokonya benar-benar pantang menyerah. Bahkan, meski telah ditutup paksa dan disegel, mereka masih terus berusaha untuk bisa membuka tokonya. Dengan memanfaatkan kete-ledoran Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja, mereka berhasil mem-buka kembali tokonya yang sudah ditutup paksa
.Adalah sua toko jejaring Ceriamart di Jalan Cendana dan Jalan Batikan yang akhirnya bisa membuka kembali. Mereka berhasil megkadali (menipu) Dintib, dengan modus meminjam kunci untuk mengambil barang-barang. Tapi tidak disangka, ternyata kebaikan Dintib meminjamkan kunci di-manfaatkan oleh pengelola toko untuk membuka tokonya.”Ternyata setelah mendapatkan kunci, malah menggunakannya untuk membuka usaha,” ujar Kepala Dintib Kota Jogja Nurwidihartana, kemarin (1/12).
Nurwidihartana mengaku, dirinya sudah menerima laporan dari tim pemantau terhadap aktivitas per-dagangan di kedua toko jejaring itu. “Secepatnya akan kami tindak, karena hal itu tidak bisa dibenarkan,” tan-dasnya.Seperti telah diketahui, toko jejaring di Jalan Cendana dan Jalan Batikan sudah ditutup paksa pada awal Oktober 2015. Surat perintah ekse-kusi dari kepala daerah terbit, ka-rena kedua toko jejaring tersebut tidak memiliki izin gangguan mau-pun izin reklame. Selama penutupan paksa, kedua toko itu dikunci dengan dua gembok. Dintib menggembok pintu toko dan menyimpan kuncinya. Pemilik toko juga menggembok. Tapi, karena beralasan akan membawa barang-barang dagangan, Dintib pun me-minjami kunci tersebut. Tapi, malah disalahgunakan untuk meng-operasionalkan toko itu.
Nurwidihartana menambahkan, kewenangannya hanya terbatas pada menutup usaha terkait pelanggaran administrasi negara. Barang yang ada di dalam toko pun tidak bisa disita, karena bukan termasuk proses yustisi. “Pemilik toko tetap diperbolehkan mengambil atau mengamankan barang yang menjadi miliknya tersebut, tapi kalau sudah membuka lagi, itu pe-langgaran,” ujarnya.Toko tersebut, sudah buka sejak Jumat (27/11) lalu. Kedua pemilik toko me-minjam kunci untuk membuka segel supaya barang yang mudah rusak bisa segera diamankan. “Jika pemin-jaman kunci itu disalahgunakan, kami akan klarifikasi dan mengambil tindakan,” tegasnya.
Berdasarkan regulasi, usaha yang sudah ditutup paksa bisa membuka kembali. Asalkan, perizinan dipenuhi. Sedangkan, masa berlakunya surat perintah eksekusi adalah sampai tidak ada pelanggaran. Artinya, selama izin gangguan toko modern serta izin reklame tak bisa terpenuhi, mereka tidak bisa mem-buka usaha. Itu merujuk Perwal 79 tahun 2010, kuota toko modern berjejaring sudah terpenuhi sehingga izin baru tidak akan diterbitkan.
Selain di kedua lokasi tersebut, ter-dapat sepuluh toko jejaring yang me-ngalami masalah serupa. Masing-masing berada di Jalan Jogokaryan, Jalan Patangpuluhan, Jalan Parang-tritis, Jalan Kolonel Sugiyono, Jalan Pandeyan, Jalan Rejowinangun, Jalan Veteran, Jalan Tri Tunggal, Jalan Wahid Hasyim,dan Jalan Tamansiswa. Akibat tak tegasnya pemkot menindak toko jejaring ini, sempat muncul ke-luhan di UPIK. Tapi, tak ada tanggapan serius. (eri/jko/ong)