JOGJA – Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemprov DIJ mengalami defisit sebesar 7,2 persen atau sebesar Rp 303 miliar. Itu diketahui setelah DPRD dan Pemprov DIJ akhir-nya menyepakati penetapan APBD DIJ 2016 melalui rapat pari-purna Senin malam (30/11) kemarin
Dalam APBD DIJ 2016, di-tetapkan pendapatan sebesar Rp 3,908 triliun, sementara un-tuk anggaran belanja sebesar Rp 4,211 triliun. Defisit terjadi karena total belanja daerah lebih besar dari target pendapatan.Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto mengatakan, defisit anggaran ini memang masih diatas ketentuan dalam Pera-turan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2015 yang men-syaratkan defisit enam persen. “Memang masih di atas PMK. Sekarang problemnya bukan berapa besarnya, tapi bagai-mana menutup defisit,” ujarnya, kemarin (1/12).
Pria yang akrab disapa Inung ini mencontohkan, misal defisit APBD lima persen tapi cara menutupnya dengan menjual aset, juga tidak baik. Inung me-nerangkan, ada dua skenario untuk menutup defisit tersebut. Pertama, melalui peningkatan pendapatan. Sedangkan pilihan kedua, mengandalkan Sisa Lebih Pembiyaaan Anggaran (Silpa). Menurut Inung, menutup defisit dengan Silpa tidak ideal. Oleh karena itu, dia lebih condong pada peningkatan pendapatan. “Meski kalau peningkatan pajak kendaraan bermotor saya juga tidak setuju, karena tidak ber-perspektif lingkungan,” terangnya.
Politikus PAN ini mengatakan, ada beberapa pos yang masih memungkinkan untuk mening-katkan pendapatan. Seperti dari izin pertambangan yang mulai tahun depan diurus di provinsi. Izin pertambangan ini bisa meningkatkan pendapatan dari sisi retribusi. “Saya kira dengan angka yang ada ini masih wajar. Apalagi kita sudah menurunkan dari defisit sebelumnya 8,97 persen,” jelasnya.
Hal serupa diungkapkan Wakil Ketua III DPRD DIJ Dharma Setyawan. Dia menilai defisit dalam APBD DIJ 2016 ini masih wajar. Terlebih dalam APBD 2016, porsi terbanyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruk-tur, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Dharma menuturkan, infrastruktur ba-nyak menyedot anggaran.Dijelaskan, pendapatan APBD 2016 sebesar Rp 3,908 triliun ter-sebut berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 1,553 tri-liun ditambah dana perimbangan Rp 1,196 triliun. Sedangkan se-banyak Rp 1,157 triliun sisanya diperoleh dari dana pendapatan daerah lainnya.
Sementara pengeluaran sebe-sar Rp 4,211 triliun terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 2,071 triliun. Sedangkan be-lanja tidak langsung sebesar Rp 2,139 triliun. Komponen be-lanja tidak langsung di antaranya, gaji pegawai Rp 632 miliar, be-lanja hibah Rp 768 miliar, dan belanja bagi hasil kabupaten dan kota Rp 561 miliar.Belanja langsung antara lain terdiri dari belanja barang dan jasa Rp 2,139 triliun. Sedangkan belanja modal termasuk mobil dinas operasional dewan sebe-sar Rp 363 miliar. Sementara Silpa sebesar Rp 440 miliar.Dharma mengungkapkan, untuk menutup defisit memang harus dilakukan penghematan. Namun demikian, penghematan yang dilakukan jangan sampai meng-ganggu program kegiatan. “Jangan memaksakan, karena bisa ber-dampak tidak baik untuk kelang-sungan program kegiatan,” tandas Politikus Partai Gerindra ini.
Terpisah Sekprov DIJ Ichsanu-ri menegaskan, pihaknya perlu menggenjot pendapatan dan penghematan anggaran. Dia mengklaim defisit 7,2 persen dalam APBD 2016 tersebut tidak menyalahi aturan Menteri Ke-uangan, “Yang dulu iya (maksi-mal defisit enam persen), kalau tahun ini tidak ada,” ujarnya.Ichsanuri mengatakan, untuk menutupi defisit tersebut harus kerja keras, di antaranya dengan pelampauan target pendapatan. Selain juga berharap Silpa tahun depan. “Kita tidak akan mengu-rangi kegiatan tapi peningkatan pendapatan,” jelasnya.
Ichsanuri mengaku sudah be-kerja keras menurunkan defisit.Sebelumnya, saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang dibahas ma-sing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan komisi di DPRD DIJ, defisit ang-garan mencapai 8,97 persen. Tapi setelah pencermatan ulang, serta adanya kenaikan penda-patan dari pusat, defisit turun. “Kan ada tambahan DAU (Dana Alokasi Umum), kita juga dapat DAK (Dana Alokasi Khusus) ditambah lagi DID (Dana Insentif Daerah), itu menurunkan defisit,” jelasnya. (pra/ila/ong)