GUNUNGKIDUL – Meski sekarang sudah era digital, anggaran percetakan dan fotocopy Pemkab Gunungkidul di tahun anggaran 2016 tidak dikurangi. Bahkan sebaliknya, anggarannya justru ditambah dan mengalami kenaikan signifikan.
Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 yang disahkan antara legislatif dengan eksekutif, nilainya cukup fantastis yakni mencapai belasan miliar. Naik dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 6,29 miliar, atau naik Rp 5, 19 miliar.
Masih berdasarkan dokumen, nilai belanja cetak dan fotocopy bekas mencapai Rp 11,4 miliar. Dana ini terbagi dalam dua program, belanja untuk percetakan dokumen sebesar Rp 6.615.189.600, serta belanja fotocopy sejumlah Rp 4.874.767.579.
“Anggaran untuk percetakan dan fotocopy sangat besar. Seharusnya dana itu bisa diefisiensi, apalagi saat sekarang memasuki era digital, sehingga pencetakan atau penggandaan hanya dilakukan terhadap dokumen yang dianggap penting saja,” kata anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi PKS Ari Siswanto.
Dia mengakui tidak mungkin lagi mengubah anggaran tersebut, karena APBD telah diketok. Namun Ari berpendapat bahwa sebenarnya masalah itu bisa dikelola dengan bijak dengan jalan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Selama ini anggaran itu mengalir ke pihak ketiga untuk pencetakan, pembelian kertas hingga fotocopy dokumen yang ada di pemkab ataupun dewan. “Dana yang tersedia semua terserap keluar, sedang pemkab tidak mendapatkan keuntungan apa pun,” kata Ari.
Dengan adanya BUMD, uang yang dikeluarkan untuk percetakan sekian persen akan kembali lagi ke pemkab. Untuk itu, dia mendorong agar pemkab segera membentuk BUMD aneka usaha yang menangani percetakan dan penggandaan dokumen.
Hal senada juga sampaikan Ketua Komisi C Purwanto. Dengan adanya BUMD, pemkab justru akan mendapatkan keuntungan. “Kalau seperti sekarang, semua keuntungan lari ke pihak ketiga. Tapi akan beda cerita kalau punya BUMD yang menangani kebutuhan itu,” kata Purwanto. (gun/laz/ong)