BANTUL – Dana hibah Persiba yang ngendon di rekening kas daerah ternyata telah ber-kembang. Saat ini nilainya ditaksir di atas Rp 13 miliar. Namun demikian, pemkab tak berani mengutak-atik pengembalian dana hibah ini sebelum ada keputusan hukum dari pengadilan.Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Bantul Didik Warsito menuturkan, bunga dari dana hibah Rp 12,5 miliar yang tersimpan di Bank BPD mencapai 4 persen per tahun. Asumsinya, bunga pertahunnya ini sekitar Rp 500 juta. “BPD selalu mencatat semuanya. Dana hibah plus bunganya saat ini masih parkir di rekening kas daerah,” terang Didik, kemarin (2/6).Dana hibah dikembalikan dalam tiga tahap. Pertama, Rp 748 juta pada 18 Juli 2013. Kedua, Rp 69 juta pada 22 Februari 2014. Terakhir Rp 11,6 miliar pada 6 Maret 2014.Seluruh pengembalian ini, tegas Didik, tidak akan dimanfaatkan pemkab untuk belanja. Termasuk di antaranya pengembalian Rp 748 juta. Meskipun pengembalian ini atas rekomen-dasi Kantor Inspektorat. “Kami belum ngerti (dana hibah plus bunganya) mau kami apakan nanti. Kita tunggu saja lah,” ujarnya.Didik beralasan, sesuai dengan paragraf penjelasan dalam LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2014 penggunaan dana hibah Persiba ini menunggu kejelasan dari pengadilan. Karena itu pula penyelesaian ’PR’ dalam paragraf penjelasan yang diberikan, yaitu selama 60 hari tak ber-laku untuk dana hibah Persiba.Didik menambahkan, pemkab akan serius menyelesaikan persoalan aset. Betapa tidak, buruknya pengelolaan aset ini selalu menjadi langganan temuan BPK dalam setiap tahunnya. Tak terkecuali pada tahun ini. “Nanti akan kami adakan sensus di Dikdas, Dikmenof, dan Dinkes,” urainya. Dalam LHP BPK, ada aset senilai Rp 6 miliar yang belum terdata dengan baik. Aset-aset ini tersebar di tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Menurutnya, pembenahan administrasi aset sebetulnya telah dilakukan setiap tahunnya. Buktinya nilai aset yang tak diketahui asal-usulnya setiap tahunnya berkurang. Semula nilai aset yang menjadi temuan Rp 35 miliar. Kemudian berangsur menurun menjadi Rp 10,2 miliar. Terakhir pada 2014 menyusut men-jadi Rp 6 miliar. “Ada opsi untuk menghapus aset-aset ini bila tidak memungkinkan untuk melacaknya,” ungkapnya.Selain dana hibah Persiba dan persoalan aset, ada dua temuan lain yang menjadi perhatian BPK. Yaitu, dana pengadaan tanah yang masih tersimpan di rekening surat penyediaan dana, serta adanya sejumlah pemerintah desa yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa (ADD) pada tahun 2012. “Dengan adanya temuan ADD ini teman-teman desa harus paham betul dengan pembuatan LPJ,” pinta Wakil Ketua I DPRD Bantul Nur Subiyantoro. Sebab, buruknya pengelolaan ADD yang notabene jumlahnya pada tahun ini nilainya di atas Rp 1 miliar perdesa dapat berdampak pada temuan BPK. Jika hal tersebut terjadi tentu dapat memengaruhi predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih pemkab. “Pemdes harus memahami aturan dan menguasai SHBJ (satuan harga barang dan jasa). Jangan asal belanja saja,” tegasnya. (zam/din/ong)