KULONPROGO – Warga Karang-wuni, Wates, mendatangi DPRD Kulonprogo, kemarin (13/3). Warga yang didominasi warga Pedukuhan Keboan itu datang untuk meminta kejelasan terkait mekanisme rekrutmen tenaga keamanan di Pelabuhan Tanjung Adikarto.”Warga Keboan tidak ada yang mendengar informasi, tahu-tahu kok sudah ada tenaga keamanan di pelabuhan dan bukan warga kami,” ucap Tri Sukarno, 36, warga Keboan saat melakukan audiensi dengan Ketua DPRD dan Komisi II DPRD Kulonprogo di Ruang Paripurna DPRD setempat.
Tri mengungkapkan, sampai saat ini tidak ada satu pun warga yang terdampak pembangunan pelabuhan yang dilibatkan dalam pekerjaan. Saat proses pembebasan lahan untuk pembangunan pela-buhan, pemerintah pernah berjanji memprioritaskan masyarakat yang terdampak langsung dalam perekrutan tenaga kerja. Kini sudah ada tenaga keamanan di Pelabuhan, mereka yang di-pekerjakan ada sembilan orang, Mereka berasal dari Kabupaten Gunungkidul. Juga ada yang dari Desa Ngentakrejo, Lendah; Desa Glagah, Temon; Desa Triharjo, Bendungan, Ngestiharjo, serta Karangwuni Blok V, di Kecamatan Wates. “Adapun warga dari Karangwuni Blok V juga bukan warga terdampak pembebasan lahan,” ungkapnya.
Tri menambahkan, warga juga menanyakan transparansi rekrut-men tenaga keamanan yang sudah ada saat ini. Mereka mengaku janggal, sebab surat keputusan (SK) bagi tenaga keamanan itu diterbitkan tertanggal 5 Januari 2015. Namun surat lamaran yang dikirim tertanggal 10 Februari 2015. “Ini janggal dan ada indikasi SK itu ilegal,” ungkapnya.Menurut Tri, kenyataan ini memprihatinkan. Terlebih ia mengaku menjadi salah satu tim yang mendukung pembebasan lahan, dan membujuk 110 warga Keboan supaya bersedia dan bernegosiasi sehingga proses pembangunan pelabuhan ber-jalan lancar.”Kejadian ini harus menjadi evaluasi Pemkab Kulonprogo, kami akan kontra dengan pem-bangunan megaproyek di selatan jika pemerintah tidak bisa mem-perbaiki ini,” ujar Tri.
Kepala Dinas Kelautan, Per-ikanan, dan Peternakan (Diske-penak) Kulonprogo Endang Purwaningrum menanggapi, pihaknya mengakui jika tidak koordinasi terkait rekrutmen tenaga keamanan di pelabuhan. “Kami juga terkejut karena tidak ada informasi yang sampai kepada kami soal rekrutmen, dan wewe-nang itu berada di Pemda DIJ,” terangnya. Menindaklajuti permasalahan ini, pihaknya juga telah melayang-kan surat kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIJ per 9 Maret 2015 lalu. Dalam surat itu, intinya meminta penjelasan terkait persoalan ini kepada warga yang bersangkutan.”Tidak hanya itu, kami juga sudah menyampaikan beberapa usulan terkait rekrutmen yakni melibatkan kepala desa dan camat serta beberapa permohonan peluang kerja di pelabuhan, seperti tenaga kebersihan, penyediaan warung serba ada, dan sebagainya,” ujarnya.Ketua Komisi II DPRD Kulonprogo Muhtahrom Asrori menyatakan, apa yang telah disampaikan warga akan dikaji dan segera ditindak-lanjuti. “Kami akan membuat surat rekomendasi untuk Pemkab Kuloprogo dan Pemda DIJ untuk permasalahan ini,” ucapnya. (tom/ila/ong)