GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
PERJUANGKAN NASIB: Para Pegawai Tetap Yayasan (PTY) UPN Veteran saat mengadu ke gedung DPRD DIJ, kemarin (23/2).
JOGJA – Masa peralihan status Universi-tas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jogja dari perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi perguruan tinggi negeri (PTN), ternyata masih menimbulkan berbagai ke-bingungan. Tak hanya pegawai tetap yaya-san, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah DIJ merasa tak pernah dilibatkan
Kopertis hingga kini bahkan tidak mendapatkan pembe-ritahuan.Alhasil, Kopertis masih menerapkan UPN sebagai PTS, mulai penggajian dosen, tun-jangan sertifikasi dosen yang dibayarkan melalui Kopertis hingga dana penelitian. “Sampai hari ini belum ada surat pemberitahunan dari Dikti Kemendikbud ke Kopertis bahwa UPN sudah dinegerikan,” ungkap Ketua Kopertis wilayah DIJ Bambang Supriyadi saat ikut beraudiensi bersama ratusan Pegawai Tetap Yayasan (PTY) UPN yang menuntut kejelasan nasib di DPRD DIJ, kemarin (23/2).
Bambang mengaku sudah menghubungi Dirjen Perguruan Tinggi dan Kementerian Pendi-dikan dan Kebudayaan untuk mendapat petunjuk teknis pas-caperubahan status UPN. Tapi, upaya Kopertis tidak mendapat jawaban. “Secara formal menurut aturan birokrasi, seharusnya saya dapat tembusan sekaligus pe-tunjuk peralihan,” tegas Bambang.
Ia pun tak mengetahui sampai kapan masa transisi perubahan status UPN tersebut. Kopertis, sampai saat ini belum bisa memu-tuskan menghentikan layanan ke UPN. Apalagi dari informasi yang ia dapatkan, ada anomali dalam proses perubahan status UPN, sehingga administraisnya tidak lengkap.UPN Veteran sudah berubah status menjadi kampus negeri melalui Peraturan Presiden No-mor 121/ 2014 tertanggal 6 Oktober 2014. Tapi, perubahan status itu selain tak memberita-hukan Kopertis, juga dinilai bermasalah. Para PTY hingga kini masih kebingungan karena tidak ada kejelasan nasib mereka sebagai pegawai. “Kami menginginkan seluruh dosen dan pegawai administrasi sejumlah 412 orang diangkat menjadi PNS tanpa terkecuali,” kata Ketua Ketua Forum PTY UPN Veteran Dyah Sugandini.
Dyah mengungkapkan, se belum menyampaikan aspirasinya ke DPRD, pihaknya sudah me-lakukan berbagai langkah, di antaranya audiensi dengan Di-rektorat Perguruan Tinggi, Ko-misi Aparatur Sipil Negara. Tapi, belum ada solusi yang bisa me-nenangkan para pegawai.Menurut Dyah, selama ini ada dua jenis status pegawai di UPN yaitu PNS Kementerian Perta-hanan dan PTY. Dengan peru-bahan status kampus menjadi negeri, hak pegawai yayasan terpinggirkan.Ketua Prodi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Subhan Afifi me-nyatakan, para PTY UPN akan menempuh jalur hukum jika proses negosiasi tak me mbuahkan hasil.
“Poin yang menjadi tun-tutan adalah berita acara serah terima perubahan status UPN,” kata dia. Subhan mengakui 412 pegawai tetap UPN menjadi korban pe-rubahan status UPN termasuk dirinya. Dalam perubahan status itu, Yayasan UPN dan Kemen-terian Pertahanan hanya me-nyerahkan mahasiswa dan aset kampus ke Kementerian Pen-didikan dan Kebudayaan. Se-mendara nasib pegawai tetap yayasan tidak jelas.Ketua DPRD DIJ Youke Agung Indra Laksana menanggapi ke-luhan pegawai yayasan UPN domainnya di kementerian. De-wan akan mengirimkan surat ke masing-masing fraksi di DPR RI untuk menanggapi keluhan para pegawai yayasan UPN.”Ini akan menjadi perjuangan DPRD DIJ,” janji politikus PDIP ini. (eri/laz/ong)