RADAR JOGJA FILE
COVER PERAWATAN: Jamkesda tetap diberlakukan hingga 2016. Setelah itu warga dilayani melalui JKN yang dikelola BPJS Kesehatan.
JOGJA – Pemkot Jogja memastikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) tetap diber-lakukan sampai dengan 2016 mendatang. Setelah itu, masyarakat Kota Jogja akan di-layani melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan.
Hal itu seperti tertuang dalam Surat Eda-ran (SE) Sekretaris Kota Jogja no 405/09/SE/2015 ke semua kelurahan di Kota Jogja tertanggal (26/1) tentang Jaminan Keseha-tan Daerah Kota Jogja, setelah diterbitkan-nya buku pedoman penyelenggaraan ja-mian kesehatan nasional. “Jamkesda masih memberikan pelayanan Jaminan Kesehatan bagi warga Kota Jogja sampai dengan 2016 dengan ketentuan persyaratan sesuai Perwal no 19/2014 ten-tang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Jogja,” ujar Sekretaris Kota Jogja Titik Sulastri kemarin (4/2).
Dalam Perwal No 19/2014 terdapat tujuh ketentuan persyaratan Jamkesda, seperti penduduk miskin yang tidak masuk JKN maupun Jamkesos dengan identitas kartu menuju sejahtera (KMS). Kemudian pen-duduk Kota Jogja yang belum memiliki jaminan kesehatan dengan identitas KTP dan Kartu Keluarga dan penyandang ma-salah sosial dengan identitas surat kete-rangan dan institusi yang berwenang.
Dalam SE juga disebutkan, buku pedoman penyelenggaraan JKN akan diberikan ke masyarakat, untuk mempermudah proses keikutsertaan masyarakat dalam mengurus JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.Sebelumnya, Kepala Unit Pelaksana Tek-nis (UPT) Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (PJKD) Kota Jogja Umi Nur Chari-yati menjelaskan, program Jamkesda nanti-nya akan terintegrasi dalam JKN yang di-kelola BPJS Kesehatan. Hingga awal 2015 ini sudah 63,78 persen warga Kota Jogja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kese-hatan. “Rata-rata dalam sebulan ada pe-ningkatan kepersertaan secara mandiri sebanyak satu persen,” terangnya.
Umi menambahkan, selain kepesertaan secara mandiri, juga terdapat peserta Pene-rima Bantuan Iuran (PBI) yang berasal dari warga kurang mampu. Kota Jogja menda-patkan kuota PBI sebanyak 105.632 peserta.Data itu berdasarkan survei BPS yang dila-kukan 2011 silam. Menurutnya, dari pen-dataan yang dilakukan Dinas Kependudu-kan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja, terdapat 40 ribu jiwa yang datanya tidak valid. “Harapanya nanti bisa terus di-update, sehingga satanya sesuai,” ung-kapnya. (pra/laz/ong)