GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
SAVE KPK: Aksi massa mengecam penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di kawasan Tugu, Jogja, kemarin.
JOGJA – Penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjo-janto (BW) memancing reaksi protes di Jogjakarta kemarin (23/1). Selain demo di kawasan Tugu Jogja, sejumlah elemen masyarakat seperti tokoh agama, advokat, aktivis, pegiat anti korupsi maupun pejabat turut mengecam penangkapan itu.Demo di kawasan Tugu digelar oleh massa yang mengatas-namakan Gerakan Rakyat Anti-korupsi Jogjakarta. Massa aksi menilai penangkapan ter-hadap Bambang Widjojanto merupakan upaya kriminali-sasi terhadap lembaga KPK
Mereka menduga, ditangkap-nya salah satu pimpinan KPK ini adalah aksi balas dendam dari institusi Polri setelah calon Kapolri Komjen Pol Budi Guna-wan ditetapkan tersangka oleh KPK. “Penangkapan Bambang Widjo-janto adalah langkah krimina-lisasi terhadap KPK,” ujar salah seorang peserta aksi, Baharudin Kamba.
Peneliti dari Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) UGM Hifdzil Alim menuturkan, tindakan Polri menangkap BW terindikasi jelas sebagai upaya kriminalisasi terhadap KPK. Sebab, kasus yang sempat me-nyeret nama komisioner KPK itu diketahui sudah dicabut laporannya pada tahun 2010 itu juga. Namun, kasus ini diungkap dan digunakan sebagai dasar untuk menangkap Bambang pada ta-hun 2015 ini. “Tidak boleh beberapa orang mengatasnamakan Polri untuk menangkap pimpinan KPK. Kami meminta agar Polri dapat bekerja dengan professional,” ujar Hifdzil.
Sementara dari kalangan ad-vokat di Jogja mendorong Pre-siden Joko Widodo dalam wak-tu tidak lebih dari 24 jam harus turun tangan meredamkan per-seteruan antara KPK dan Polri. Kepala negara diharapkan men-jadi muara ketegangan yang dipertontonkan oleh lembaga penegak hukum. Situasi ini di-nilai tidak kondusif terhadap perspektif penegakan hukum di Indonesia.
Sekretaris Jenderal DPP Kongres Advokat Indonesia Aprillia Su-paliyanto mengatakan, pihaknya sangat prihatin dengan tragedi ini. Ia menyebut penangkapan BW yang dilakukan Bareskrim Mabes Polri merupakan sebuah tontonan yang tidak menarik dan tidak patut.
Ia menilai penangkapan ter-hadap Bambang tidak lepas dari sikap tegasnya KPK dalam menetapkan calon tunggal Kapolri saat itu, Komjen Pol Budi Gunawan. Penangkapan BW ini justeru menunjukkan bahwa Polri terlalu reaktif, tidak siap dikoreksi, dan tidak siap untuk menghadapi proses hukum. Pernyataan serupa juga di-katakan Ketua Jogja Lawyers Club Najib Ali Gisymar. Ia me-nyebut institusi Polri justeru saat ini berubah menjadi alat kekuasaan tanpa memperha-tikan aspek penegakan hukum yang profesional dan propor-sional. “Kami melihat ketika pimpinan Polri disentuh, institusi tersebut selalu bereaksi, selalu memun-culkan korban,” ujarnya.
Dengan sikap ini, secara tidak langsung Polri memberikan pe-lajaran tidak baik dalam penega-kan hukum termasuk menanga-ni perkara pidana. Terlebih, Polri belum pernah memanggil Bambang untuk dijadikan saksi. “Saya menggaransi dia (Bambang) bukan pengecut. Kenapa tidak dilakukan pemanggilan terlebih dulu,” tandasnya.
Sekretaris Ikadin DIJ Moelya-di juga ikut mengomentari per-seteruan ini. Dikatakan, yang dilakukan Polri sudah tidak be-retika. Apalagi informasi yang beredar, penangkapan Bambang dilakukan di depan anaknya yang masih duduk di bangku SD. Di-tetapkan Bambang sebagai ter-sangka di Polri merupakan pe-langgaran etika. “Kalau memberikan keterang-an palsu, seharusnya Bambang dijerat pasal memberikan kete-rangan palsu di depan persi-dangan. Ini aroma balas dendam penangkapan tersangka calon Kapolri,” ujarnya.
Dengan kondisi ini, para ad-vokat dalam waktu dekat akan melayangkan surat ke presiden, KPK, dan Polri, agar bisa duduk bersama melakukan langkah konkret dalam penyelesaian masalah ini.

MUI Minta Semua Pihak Kendalikan Diri

Perseteruan antara KPK dengan Polri mendapatkan perhatian serius dari Majelis Ulama Indo-nesia (MUI). Wadah ulama di seluruh Indonesia ini mendesak Presiden Joko Widodo dan Wa-pres Jusuf Kalla untuk turun tangan.”Dengan jiwa kenegarawanan, saya kira Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla perlu turun tangan untuk menyelesaikan perseteruan ini,” tandas Ketua Umum MUI Prof Dr Din Syam-sudin di Jogja, kemarin.
Din menuturkan, MUI tidak bisa berbuat banyak dengan masalah ini. Apalagi, sebagai ulama, mereka hanya memiliki wewenang untuk memberikan imbauan saja. “Semua pihak, baik ormas, partai politik, dan lembaga ne-gara untuk bisa mengendalikan diri,” ajak Ketua Umum Muham-madiyah ini.
Terhadap penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjo-janto oleh Badan Reserse Kri-minal (Bareskrim) Mabes Polri, Din enggan memberikan ba-nyak komentar. Ia tak ingin be-rada di salah satu pihak atas perseteruan itu.Ia hanya menegaskan, semua pihak wajib untuk menahan diri agar suasana berkebangsaan dan bernegara tak mengalami persoalan. “Dari awal, saya mem-berikan tanggapan, berawal dari keprihatinan mendalam saling serang KPK dan Polri. Di-tambah PDIP yang saling men-cari-cari kesalahan,” lanjutnya.
Khusus menyangkut penega-kan hukum, Din menuturkan hal itu tak bisa ada kompromi. Artinya, semua pihak harus menghormati proses hukum. Baik itu Polri, KPK, dan PDIP yang saling serang. “Penegakan hukum tidak boleh ada kom-promi,” tandasnya.Raja Keraton Jogja Sri Sultan Hamengku Buwono X juga me-nyuarakan hal senada. Sebagai lembaga negara, KPK dan Polri seharusnya membuat suasana yang baik dalam kehidupan ber-bangsa dan bernegara. “Agar masyarakat tidak resah,” ujarnya. (eri/fid/mar/laz)