Tahu Informasi, Warga Diminta Melapor

SLEMAN- Polda DIJ cukup responsif menanggapi informasi adanya anggota kepolisian yang menjadi beking atau pengelola tambang pasir ilegal di wilayah Kecamatan Turi dan Kecamatan Pakem. Apa pun bentuk aktivitasnya, beking adalah hal yang dilarang bagi anggota Polri. Apalagi tindakan itu untuk memperoleh imbalan tertentu, baik uang maupun barang.
Kabid Humas Polda DIJ AKBP Anny Pudjiastuti mengklaim, pimpinan Polda DIJ selalu menekankan kepada sluruh anggotanya agar melaksanakan tugas secara profesional, jujur, adil, tegas, dan humanis. “Pimpinan tidak akan memberi toleransi kepada anggota yang melanggar atau menyalahi aturan. Termasuk menjadi beking,” tegas Anny kemarin (14/1).
Perwira menengah dengan melati dua itu mengimbau masyarakat tidak segan untuk menyampaikan informasi ke Mapolda. Yakni, jika mengetahui ada anggota kepolisian yang menjadi beking bagi pengusaha atau siapa saja yang menjalankan bisnis atau proyek ilegal. Apalagi jika polisi tersebut secara terang-terangan menjadi pelaku bisnisnya. “Laporkan saja,” tandasnya.
Anny meminta, setiap laporan harus disampaikan secara jelas. Terkait identitas polisi yang dimaksud. Di antaranya, nama, pangkat, jabatan, dan tempat tugas atau kedinasan. Hal itu ditujukan agar tidak menimbulkan fitnah. Sebab, tidak sedikit aparat kepolisian yang hanya dicatut namanya untuk kepentingan tertentu. Anny menjamin, jika dalam penyelidikan oleh pihak Bid Propam terbukti benar, anggota polisi bersangkutan akan ditindak sesuai aturan yang berlaku di Polri.
Anny menyarankan, laporan bisa disampaikan langsung ke bagian pelayanan di Mapolda DIJ. Atau melalui hotline layanan aduan masyarakat ke nomor 08112929000. Aduan bisa disampaikan melalui pesan singkat SMS.Informasi tentang anggota polisi yang ikut mengelola tambang pasir disampaikan oleh salah seorang pengelola lahan di Dusun Kemirikebo, Girikerto, Turi. “Yang bertanggungjawab Pak Budi, dari Polda DIJ,” ujar pria berambut gonderong lurus kepada anggota Komisi C DPRD Sleman saat sidak lapangan, Selasa (13/1).
Ketua Komisi C Timbul Saptowo mengatakan, semua bentuk penambangan pasir di lahan pekarangan penduduk melanggar aturan. Yakni Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Selain tanpa izin, aktivitas penambangan dikeluhkan oleh masyarakat setempat. Kerusakan jalan akibat dilindas truk ber-muatan berat, salah satunya. Juga masalah air sumur yang mulai mengering akibat mata air lapisan dangkal semakin dalam.
Timbul mengatakan, saat ini pemkab sedang mengkaji per-masalahan tersebut. Karena itu, dia meminta aktivitas penam-bangan dihentikan dulu. Sambil menunggu informasi lanjutan dari pemerintah daerah. “Yang jelas, hormati pemerintahlah. Perhatikan juga keinginan masyarakat,” pintanya. (yog/din/ong)