GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
TAK RAMAH: Seorang tunanetra kesulitan saat melintas di Titik Nol yang terpasang labirin besi, kemarin (14/1). Raperda disabilitas diusulkan lebih implementatif dan maju dibanding perda serupa yang sudah ada.

Diharapkan Juga Ada Sanksi untuk Pelanggar

JOGJA – Kalangan penyandang disabilitas men-gharapkan rancangan peraturan daerah (Raperda) Kota Jogja tentang disabilitas bisa lebih imple-mantatif. Dalam Perda Kota Jogja tentang disabi-litas itu diharapkan juga merinci tentang akses bagi penyandang disabilitas beserta sanksi para pelanggarnya. Wakil Ketua Komite Perlindungan dan Pemenu-han Hak Penyandang Disabilitas Kota Jogja Nurul Saadah Andriani menilai, sebenarnya Kota Jogja sudah selangkah lebih maju dalam akses bagi penyandang disabilitas. Salah satunya dibuktikan dengan Perwal untuk penyandang disabilitas
“Oleh karena itu dalam Ra-perda yang akan dibahas nanti, seharusnya juga bisa lebih ma-ju dan implementatif,” ujar Nurul kemarin (14/1). Nurul mengatakan, Perda yang dihasilkan nantinya diharapkan tidak menjadi macan ompong. Untuk itu, dalam Raperda ter-sebut sudah berisi sanksi yang tegas bagi pelanggar. Jangan sampai, meski sudah ada Perda yang mengaturnya, tetapi tidak bisa menjatuhkan sanksi. “Dengan adanya Perda ini juga harus bisa membuat nyaman para penyandang disabilitas dalam beraktivitas,” ungkapnya.
Pihaknya juga berharap Ra-perda yang akan dibahas meng-acu UU No 19/2011 tentang Hak-Hak Penyandang Disabili-tas maupun Perda DIJ No 4/2012 tentang Perlindungan dan Pe-menuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Direktur Sentra Ad-vokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) ini berharap Ra-perda Kota bisa memenuhi ha-rapan penyandang disabilitas.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kota Jogja Bambang Anjar Jalu-murti mengatakan, pihaknya saat ini masih terus melakukan proses rapat dengar pendapat dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Termasuk Komite Disabilitas Kota Jogja. Politisi PKS ini juga menekankan dalam Raperda tentang Disabili-tas ini harus ada ukuran yang jelas. “Harus ada ukuran imple-mentasinya seperti apa, sehingga bisa dievaluasi,” ujarnya.
Bambang menambahkan, untuk akses fisik penyandang disabilitas juga akan dilakukan secara bertahap. Sebagai prioritas, gedung dan kan-tor pemerintahan di Kota Jogja diharapkan sudah menyediakan akses bagi penyandang disabilitas. “Sekarang ini masih banyak kantor pemerintah, termasuk gedung dewan, yang belum di-lengkapi akses untuk difabel,” tuturnya. (pra/laz/ong)