Akhirnya Hanya Pangkas 50 Persen Perjalanan Dinas

JOGJA – Upaya DPRD dan Pemprov DIJ memperjuangkan anggaran perjalanan dinas atau ngelencer membuahkan hasil. Kemen-terian Dalam Negeri melalui Dirjen Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenoekmemberikan dispensasi APBD DIJ tahun 2015.Kemendagri tidak saklek memangkas dan melarang beberapa anggaran ngelencer baik eksekutif maupun dewan. “Masih tetap bisa. Beliau menjelaskan masih diperboleh-kan untuk anggaran perjalanan dinas,” tutur Wakil Ketua I DPRD DIJ Arif Noor Hartanto kemarin (24/12).Ia mengungkapkan, dengan lampu hijau dari Kemendagri itu, pihaknya akan menin-daklanjuti dengan rasionalisasi
Yaitu dengan memangkas ang-garan untuk perjalanan dinas ini sebesar 50 persen. “Tapi vo-lume kegiatan dan program tetap,” kata Inung, sapaan akrab-nya.Mantan ketua DPRD Kota Jogja ini menjelaskan, angga-ran tetap mencukupi, meski volume kegiatan dan program tetap. Sementara untuk ang-garan mengalami pemangkasan. “Disiati, misalnya dengan men-gurangi jumlah hari kunjung-an,” jelasnya.Maksud Inung, dengan pe-mangkasan ini nantinya tak menganggu kinerja dewan dan eksekutif. Pihaknya tetap bisa menjalankan program dan ke-giatan yang telah direncanakan. Hanya saja, saat berada di luar Jawa, jika biasanya empat hari maka menjadi tiga hari. “Di Jawa, jika biasanya tiga hari menjadi dua hari,” ungkapnya.
Di awal masa pemerintahan Joko Widodo, kebijakan ntuk efisiensi anggaran memang sem-pat membuat kaget eksekutif dan dewan. Sebab, jika selama ma-sa SBY evaluasi APBD ini dengan memanggil Tim Anggaran Pe-merintah Daerah (TAPD), tahun ini berbeda.Menteri Dalam Negeri (Men-dagri) Tjahjo Kumolo langsung mengirimkan hasil evaluasinya ke daerah. Ini pun dengan pu-luhan evaluasi. Salah satunya yang paling besar adalah ang-garan perjalanan dinas alias ngelencer eksekutif dan dewan senilai Rp 97,2 miliar.Dalam evaluasi itu, Tjahjo dengan tegas melarang pengang-garan tersebut. Tjahjo menam-bahkan, jika penganggaran itu tak dibenarkan. “Kecuali perja-lanan dinas luar negeri yang bersifat urgen dan mendesak bagi kepentingan pemerintah DIJ, seperti karena telah menjalin perjanjian kerja sama,” tulis Tjahjo.
Evaluasi ini menyasar berbagai anggaran yang menurut Tjahjo tidak penting. Seperti di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kebudayaan DIJ senilai Rp 5,7 miliar. Anggaran Sekre-tariat Dewan (Setwan) yang dipangkas mencapai Rp 19,5 miliar. Ini terdiri atas ngelencer komisi-komisi senilai Rp 8,8 miliar, pansus dan alkap lain Rp 5,7 miliar, ngelencer pimwan Rp 2 miliar, Banggar Rp 1,2 miliar dan fasilitasi pimwan Rp 1,9 miliar. Bahkan untuk pembiayaan tim penggerak PKK DIJ yang tercan-tum di anggaran Badan Pem-berdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIJ dipang-kas senilai Rp 70 juta. Semua evaluasi itu, akhirnya hanya mendapatkan tindak lanjut rasionalisasi. Termasuk angga-ran ke luar negeri Dinas Kebu-dayaan dan nglencer wakil ra-kyat. “Ini hasil keputusan ber-sama antara eksekutif dengan dewan,” tambah Inung, wakil rakyat yang berasal dari Kota-gede ini. (eri/laz/ong