SETIAKY/RADAR JOGJA
HAK YANG SAMA: Penyandang disabilitas bernyanyi di sela peringatan Hari Disabilitas Internasional di halaman Balai Kota Timoho, Jogja, kemarin.
JOGJA – Akses layanan publik serta kesem-patan kerja menjadi aduan terbanyak yang disampaikan penyandang disabilitas di Jogja. Keluhan dari orang-orang berkebutuhan khusus ini banyak disampaikan kepada kepada Komite Penyandang Disabilitas.
Menurut Kepala Bidang Penanganan Ma-salah Sosial, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja Octo Noor Arafat, di Kota Jogja sudah dikeluarkan Perwal tentang Komite Penyan-dang Disabilitas sebagai amanat Perda DIJ No 4/2012 tentang Perlindungan dan Pe-menuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. “Sudah ada keluhan yang masuk, keba-nyakan tentang fasilitas publik serta kesem-patan kerja,” ujar Octo di sela peringatan Hari Disabilitas Internasional untuk Pro-vinsi DIJ di Halaman
Untuk kesempatan kerja, jelas Octo, perlu komunikasi dua arah antara perusahaan dan penyan-dang disabilitas. Pihaknya se-lama ini juga sudah rutin meng-gelar pelatihan untuk kaum difabel, sehingga diharapkan dapat diserap industri. Perusahaan diharapkan juga dapat menyediakan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penyan-dang difabel.
Selain itu Octo juga meminta kepada keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang difabel, supaya bisa lebih ter-buka. Hal itu untuk membuka potensi dan kemampuan penyan-dang difabel agar lebih dimak-simalkan. Selain itu juga untuk melakukan pendataan jumlah pasti kaum difabel di Jogja. “Per-spektif masyarakat juga perlu diubah, difabel itu bukan aib,” ungkapnya.
Sementara itu Asisten II Pem-prov DIJ Sulistyo mengingatkan, tahun ini Perda DIJ No 4/2012 tentang Perlindungan dan Pe-menuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas mulai berlaku penuh. Menurutnya, seluruh SKPD sudah diminta untuk melakukan langkah-langkah sesuai aturan dalam Perda. “Di semua kabupaten dan kota juga sudah dibentuk komite penyandang disabilitas,” ung-kapnya.
Sedangkan untuk bangunan fisik, diminta juga memperha-tikan hak penyandang disabi-litas. Dirinya mencontohkan di Dinas Sosial DIJ sudah mu-lai membuat lift yang diperun-tukkan bagi kaum difabel. Meskipun begitu, untuk gedung lama masih diberikan tenggat waktu hingga 10 tahun ke depan untuk melengkapi fasilitas di-fabel. “Yang penting semua sudah berproses sesuai perda,” tuturnya.
Sulistyo mengatakan, perda dibuat untuk menjamim dip-enuhinya hak kaum difabel. Diakui, isu pemenuhan hak penyandang disablitas masih kurang mendapat perhatian, salah satunya karena masih ada diskriminasi kaum difabel dengan kelompok masyarakat lainnya. “Difabel manusia juga yang ingin bekerja, bermain, senang-senang, sama seperti orang pada umumnya,” tegas dia. (pra/laz/ong)