grafis-keuangan-gubernur-q

grafis-keuangan-gubernur-2
Sanksi Hak Keuangan Dewan dan Gubernur

JOGJA – Pembahasan APBD DIJ tahun 2015 yang molor dari batas waktu 30 November, ternyata juga berdampak po-sitif. Hal ini jika Kemendagri tegas dalam menjalankan Pa-sal 312 ayat 2 UU No 23 tahun 2014 tentang Pemda mengenai sanksi tidak dicairkannya hak keuangan bagi dewan dan kepala daerah selama enam bulan.Dari pemberlakuan sanksi itu, APBD DIJ bisa menghemat Rp 7,68 miliar
Jumlah tersebut didapatkan dari hak-hak keuangan gubernur, wagub, dan 55 anggota DPRD DIJ. Terbesar adalah hak keuangan dewan yang totalnya sebesar Rp 7,59 miliar sesuai PP No 24 tahun 2004.Tiap anggota dewan per bulan mengantongi hak keuangan se-nilai Rp Rp 25,95 juta. Nilai ter-sebut dikalikan 55 wakil rakyat dan dikalikan lagi enam bulan sanksi yang mengancam mereka.
Sedangkan sanksi yang dibe-rikan kepada gubernur serta wagub sesuai PP No 59 tahun 2010 sebesar Rp 90,75 juta. Dengan rincian, total hak keu-angan gubernur senilai Rp 50,4 juta dan wagub senilai Rp 40,35 juta. Ini merupakan hak keuangan gubernur dan wagub selama enam bulan.
Penghematan ini sebenarnya sudah terjadi tahun ini. Meski secara anggaran penghematan menjadi buruk karena masuk Sisa Lebih Anggaran (Silpa). “Sampai akhir tahun sekitar Rp 5 miliar Silpa ada pada kami,” tandas Sekretaris DPRD DIJ Dra-jad Ruswandono, kemarin (26/11).Adanya Silpa ini, menurut Drajad, karena masih belum mak-simalnya kinerja dewan. Akibat-nya, sejak dilantik pada 1 Sep-tember 2014 kemarin hingga sekarang banyak anggaran yang tidak terserap.
Ia menjelaskan, setelah di-lantik pada 1 September lalu hingga akhir November ini seharusnya banyak anggaran yang dikeluarkan. Misalnya untuk bimbingan teknis (bim-tek), kunjungan kerja, dele-gasi, dan konsultasi. Tapi, dana yang sudah dianggarkan tersebut tidak digunakan ka-rena alat kelengkapan dewan belum terbentuk.
Ketua Fraksi Kebangkitan Na-sional (gabungan dari PKB dan Pratai Nasdem), Sukamto meny-esalkan DPRD DIJ belum dapat efektif bekerja. “Kami sudah mengirimkan ke pimpinan untuk segera melakukan rapat konsul-tasi guna pembentukan alat ke-lengkapan dewan,” jelasnya.Wakil Ketua I DPRD DIJ Arif Noor Hartanto mengaku tak mau berandai-andai mengenai sank-si. Ia menyerahkan sepenuhnya “hukuman” itu kepada Kemen-dagri. “Bagi kami yang penting bekerja menuntaskan pemba-hasan APBD agar segera disah-kan,” ujar Inung, sapaan akrab politisi PAN ini.
Sebelum bertolak ke Sorong, Papua, Gubernur DIJ Hameng-ku Buwono X kemarin menga-ku pasrah. Ia menganggap sanksi tak dibayarkan hak-hak keuangannya selama enam bulan itu sebuah risiko dari pembahasan yang tak juga di-mulai di dewan. “Ya itu konsekuensi (dari belum ada pembahasan APBD DIJ),” ujar HB X. Ia mengungkapkan, pihaknya akan meminta dispensasi ke Ke-mendagri untuk memundurkan batas akhir pembahasan APBD DIJ. Tak lagi berpatok pada 30 November mendatang sesuai UU itu. “Ya, bisa mundur selama dua minggu,” tandasnya.

Komposisi Alkap Belum Sepakat

Meski sore kemarin (26/11) pimpinan DPRD DIJ menggelar rapat konsultasi, bukan berarti pembentukan alat kelengkapan (Alkap) segera diparipurnakan. Sampai saat ini, pertarungan dua kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) masih menguat.Negosiasi komposisi alkap pun belum membuahkan hasil. KMP dan KIH sama-sama belum se-pakat soal pembagian posisi pimpinan alkap. “Belum ada titik temu. Tawaran mereka (KIH), belum bisa kami terima,” tutur Ketua Fraksi Golkar DPRD DIJ Janu Ismadi di gedung dewan, kemarin.
Janu mengungkapkan, KIH telah menawarkan komposisi sembilan berbanding tujuh. Sembilan posisi pimpinan un-tuk KMP, dan KIH tujuh po-sisi. “10 berbanding enam saja belum bisa disepakati kok,” tandas Janu.
KMP memang berisikan enam fraksi di DPRD DIJ. Mereka ada-lah PAN yang berjumlah delapan anggota, Partai Gerindra delapan anggota, Partai Golkar delapan kursi, Fraksi PKS lima kursi, dan Fraksi Pembangunan Demokrat (gabungan PPP dan Partai De-mokrat) empat kursi. Sedangkan KIH terdiri atas dua fraksi. Fraksi PDI Perjuangan dengan 14 kursi dan fraksi ga-bungan, Kebangkitan Nasional dengan delapan kursi (lima PKB dan tiga Partai Nasdem).
Dari perbandingan jumlah anggota dewan, KMP memang menjadi mayoritas. KMP total memiliki 33 kursi di dewan. Se-dangkan KIH harus berkurang satu Rojak Harudin yang tersang-kut kasus korupsi, sehingga berjumlah 21 kursi.
Dengan kekuatan KMP terse-but, Janu menambahkan, sam-pai saat ini KMP masih mendis-kusikan pembagian posisi pim-pinan alkap ini. Di internal KMP belum ada kesepakatan komposisi pembagian ini menurut masing-masing fraksi.
Ketua Fraksi PDIP Eko Suwanto menambahkan, pihaknya sudah menawarkan komposisi propor-sional terbatas. Artinya, pihaknya menawarkan ke KMP. “Misalnya 10 berbanding enam itu masuk proporsional terbatas. Enam alat kelengkapan (alkap) dibagi rata semua fraksi,” tambahnya.Jika mengacu pada tawaran KIH tersebut, dari total enam kursi di alkap yaitu empat ko-misi, dan dua badan legislasi (banleg) serta badan kehorma-tan (BK), harus diperebutkan tujuh fraksi. Jika masing-masing fraksi mendapatkan kursi ketua, otomatis ada satu fraksi yang harus mengalah tak menem-pati posisi ketua.
Ini tampaknya masih berat. Terlihat dari negosiasi yang be-lum mendapatkan titik temu. “Soal pembagiannya, nanti di-musyawarahkan. Yang penting sepakat dulu soal pembagian posisi pimpinan alkap,” kata Eko. (eri/laz/ong)