DOK/RADAR JOGJA
Haryadi Suyuti

Bangunan Sekolah Bagian dari Investasi

JOGJA – Pada 2015 mendatang, seluruh sekolah negeri di Kota Jogja diminta bebas sumbangan uang gedung. Pembangunan gedung merupakan bagian dari biaya investasi, sehingga menjadi kewajiban pemerintah daerah. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja akan me-minta Dinas Pendidikan (Dis-dik) Kota Jogja melarang pe-narikan uang gedung.
Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) mengatakan, wacana la-rangan menarik uang gedung untuk sekolah negeri tersebut masih akan dibicarakan lagi dengan DPRD Kota Jogja. Te-tapi, lanjut dia, dari pembica-raan awal sudah mendapatkan sinyal positif dari anggota dewan. “Ini menjadi salah satu prio-ritas kebijakan pembangunan di bidang pendidikan,” ujar HS seusai rapat paripurna pe-nandatanganan kesepakatan bersama tentang Nota Kebija-kan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2015 di DPRD Kota Jogja, kemarin (21/11)
Menurut HS, pada RAPBD 2015, anggaran untuk pendi-dikan di Kota Jogja mencapai 41 persen dari total belanja daerah. Sementara pada 2014 ini anggaran untuk pendidi-kan tercatat 30 persen. Dengan kenaikan anggaran untuk pendidikan tersebut, diang-gapnya sudah cukup. Se-hingga diharapkan sudah tidak ada lagi sekolah negeri yang memungut sumbangan uang gedung. “Gedung ter-sebut nantinya juga akan menjadi milik institusi pen-didikan,” tandasnya.
Meski melarang sekolah ne-geri menarik uang gedung, tetapi untuk biaya operasional masih memungkinkan bagi sekolah. Hal itu juga untuk menjamin kualitas pendidikan di Kota Jogja. HS mencontoh-kan, semisal untuk sekolah yang memiliki banyak kegiatan ekstrakurikuler masih dimun-gkinkan untuk menarik biaya dari masyarakat.
Ketua DPRD Kota Jogja Suja-narko mengatakan, wacana pembebasan sumbangan uang sekolah tersebut sudah men-jadi kesepakatan antara badan anggaran (banggar) dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kota Jogja. “Memang sudah ada kesepakatan, tapi akan terus dimatangkan lagi untuk teknis dan penghitungan-nya,” jelas Koko. (pra/jko/ong)