Imbas Peraturan Menteri Keuangan

BANTUL – Anggaran perjalanan dinas, baik bagi legislatif maupun eksekutif bakal berkurang pada tahun depan. Selain itu, pengelolaannya pun juga akan lebih rigid. Itu menyusul terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015.Sekretaris Daerah Bantul Riyantono mengakui, keberadaan peraturan menteri keuangan (PMK) baru memicu anggaran untuk perjalanan dinas lebih efisien dibanding sebelumnya. “Lebih efisien. Ya seneng lah,” terang Toni di gedung DPRD kemarin (13/11).
Alasannya, PMK baru ini sinkron dengan upaya reformasi birokrasi yang digulirkan pemkab. Meskipun Toni juga mengaku belum mempelajari secara detail regulasi baru ini. “Pasti. Kami siap menjalankannya,” tegasnya.Sekretaris DPRD Bantul Helmi Jamharis berpendapat, salah satu dampak yang kentara terkait PMK baru ini adalah perjalanan kunjungan kerja (kunker) bagi anggota DPRD. Sebab, dalam PMK baru diatur mengenai batas anggaran tertinggi uang harian berdasarkan provinsi yang menjadi tempat tujuan. “Misal di Jakarta. Berdasar PMK baru ini uang hariannya Rp 530 ribu. Kemudian ketika di Aceh Rp 360 ribu,” paparnya.
Besaran uang harian kunjungan kerja ke seluruh provinsi telah ditetapkan dalam PMK. Penetapan besaran uang harian ini berdasarkan kebutuhan hidup harian di masing-masing provinsi. “Uang harian terbesar ketika perjalanan dinas atau kunker ke Papua sebesar Rp 580 ribu. Uang harian ini juga meliputi uang makan,” jelasnya.
Selain uang harian, dalam PMK juga diatur mengenai uang transportasi. Sama dengan uang harian, besaran uang transportasi ini juga berdasarkan pada provinsi yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas maupun kunker. Helmi mencontohkan, jatah uang transportasi di Jakarta ditetapkan sebesar Rp 170 ribu per hari. Lalu di wilayah Jawa Tengah Rp 50 ribu. “Secara umum bisa lebih efisien,” ungkapnya.
Hanya saja, Helmi belum mengetahui seluruh biaya perjalanan dinas maupun kunker ini mengacu sistem ad cost atau lungsum. Rencananya, sekretariat DPRD akan mengkonsultasikannya kepada BPK.Dibanding peraturan lama, PMK baru ini lebih dapat mengefisienkan anggaran. Untuk uang harian kunker, misalnya, berdasar peraturan lama setiap anggota dewan mendapatkan jatah Rp 850 ribu. Ini ketika kunker ke wilayah Jabodetabek, Surabaya, dan luar Pulau Jawa. Uang harian ini meliputi uang makan serta uang transportasi. (zam/din/ong)