Gara-Gara Beri Ruang Dewan Ikut Bahas Danais

JOGJA – Pernyataan Assekprov Perekono-mian dan Pembangunan Setprov DIJ Didik Purwadi yang memberikan ruang bagi DPRD DIJ ikut membahas dana keistimewaan (danais), dinilai kebablasan. Bahkan omongan Didik itu dinilai melenceng dari peraturan yang ada.”Gubernur harus menjewer pejabat yang bicaranya nggak memakai dasar dan tidak pernah melapor lebih dulu kepada atasan,” ungkap mantan anggota Tim Asistensi RUUK DIJ Achiel Suyanto, kemarin (5/10). Achiel merasa berang dengan statemen ter-sebut. Sebab, UU No 12 Tahun 2013 tentang Keistimewaan DIJ, jelas-jelas tidak membe-rikan ruang bagi DPRD terlibat dalam pe-rencanaan anggaran danais. “Kok sekarang ada asisten yang ngomong dewan boleh ter-libat hanya gara-gara alasan serapan danais belum maksimal,” kritiknya.Doktor hukum lulusan Universitad Padjajaran Bandung ini menegaskan, kalaupun serapan anggaran danais belum maksimal, maka pro-blemnya terkait kemampuan SKPD menjalan-kan kegiatan
Karena itu tidak semestinya mengutak-atik aturan pemba-hasan danais.Achiel menambahkan, tidak dilibatkannya dewan itu telah menjadi kesepakatan saat mem-bahas UUK. Kesepakatan itu melibatkan Kemendagri dan Kemenkeu. Dasar pemikirannya bila dewan terlibat dikhawatirkan penggunaan danais akan terje-bak pada kepentingan daerah pemilihan (dapil) setiap ang-gota dewan. “Kalau seperti itu tujuan dari keistimewaan DIJ bisa bergeser,” katanya.Alumnus FH UII ini juga menga-presiasi sikap Gubernur DIJ Hamengku Buwono X yang tidak serta merta menyetujui keingi-nan dewan. Gubernur berdalih harus melihat lebih dulu aturan-nya. “Pernyataan gubernur itu benar. Aturan nggak memun-gkinkan dewan ikut pembahasan danais,” paparnya.
Lebih jauh dikatakan, sesuai UUK, pembahasan danais langs-ung diajukan pemprov ke pe-merintah pusat. Meski demikian, Achiel tak memasalahkan bila dewan ingin terlibat dalam peng-awasan danais. “Kalau mau ikut mengawasi, silakan saja. Tapi tidak ikut membahas,” ucapnya.Terpisah, Ketua Pansus Tatib DPRD DIJ Eko Suwanto menga-takan, dewan memang tidak berhasrat ikut membahas ang-garan danais. Keinginan dewan, sambung dia, terlibat dalam pengawasan. Ini sesuai dengan fungsi dewan. “Konsekuensi dari pengawasan itu kami akan meminta laporan eksekutif, ter-masuk perencanaan pemanfaa-tan danais. Kami juga berwenang memanggil SKPD. Bagaimana pun danais harus kami awasi peng-gunaannya agar tidak menyim-pang,” tegasnya. (eri/kus/din)