SLEMAN- Bersamaan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, sejarah kepemimpinan DPRD Sleman 2014-2019 dimulai. Hari ini, tiga calon pimpinan definitif dilan-tik dan diambil sumpah. Pengambilan sumpah dan janji berdasarkan SK Gubernur DIJ No 231/KEP/2014 tertanggal 25 Sep-tember 2014, tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Sleman Masa Jabatan Tahun 2014-2019.Pimpinan Sementara DPRD Sri Muslimatun menerima salinan surat gubernur sehari setelah dite-tapkan. Kendati begitu, Sri meng-inisiasi start lebih awal dengan menggelar rapat paripurna internal penyampaian visi dan misi calon pimpinan definitif pada Senin (22/9). Itu dilakukan untuk menghemat waktu kerja dewan yang praktis lebih banyak vakum sekitar 1,5 bulan, sejak dilantik Selasa (22/8). Tiga calon pimpinan yang bakal dilantik adalah Haris Sugiharta (PDIP), R Sukaptono (Gerindra), dan Inoki Azmi Purnomo (PAN). Satu lagi, Sofyan Setyo Darmawan (PKS) dilantik belakangan karena yang bersangkutan saat ini sedang menunaikan ibadah haji.
Dalam ajang unjuk gigi penyam-paian visi misi pimpinan definitif, Haris lebih banyak menyoroti kinerja dewan yang cenderung menurun, khususnya pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga legislatif. Itu baik secara individu maupun kelem-bagaan. Guna memulihkan ke-percayaan masyarakat terhadap dewan, Haris mengajak seluruh anggota legislatif bertekad men-jadikan DPRD sebagai lembaga terhormat, bersih, dan berwibawa. “Dewan harus berperan aktif mewujudkan kehendak dan ke-inginan luhur rakyat, menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat serta terus menerus berupaya menelorkan program-program peningkatan kesejahteraan rakyat,” paparnya.
Beda dengan Sukaptono yang cenderung mengedepankan perjuangan hak-hak dewan dan kesejahteraan melalui Asosiasi Dewan Kota/Kabupaten Seluruh Indonesia (ADEKSI). Itu demi mencapai kinerja dewan secara positif dan menjauhkan dari hal-hal negatif yang bisa memper-buruk citra dewan. “Jalankan tugas sesuai tupoksi,” katanya.Sukaptono bertekad men-jalankan fungsi pengawasan secara maksimal, membuat perda yang menguntungkan masyarakat, penganggaran dengan kegiatan yang bersen-tuhan langsung dengan rakyat. Sementara Inoki mengajak dewan menjawab tantangan seiring degradasi kepercayaan publik akibat depolitisasi dan deparpolisasi yang kian marak. “Mengembalikan citra dewan sebagai lembaga perwakilan penting untuk dilakukan dengan segala konsekuensinya,” katanya. Salah satu upayanya dengan melibatkan partisipasi derajat keterlibatan rakyat dalam setiap proses perencanaan penganggaran, media/wahana, representasi partisipan dan otoritas pengaruh keputusan.
Bagi Inoki, peningktan kinerja dewan sebagai prasyarat utama optimalisasi peran dan fungsi DPRD sebagai wakil rakyat. Tantangan pertama dewan ada-lah membahas sinkronisasi evaluasi Perda APBD-P 2014 dan APBD 2015. Namun, sebelumnya, dewan harus membentuk alat kelengka-pan, sebagai syarat awal pengesa-han tata tertib DPRD. “Masih ada tunggakan prolegda yang belum terselesaikan oleh dewan lama (periode 2009-2014,” beber Kabag Informasi dan Pelayanan Aspi-rasi Sekretariat DPRD Sleman Errin Kasnarti. (yog/din/ga)