Mekanisme Pengelolaan Jadi Kendala Utama

JOGJA – Pengelolaan Dana Keistimewaan (Danais) yang nilainya untuk tahun ini men-capai Rp 523 miliar masih terus dibenahi. Salah satunya dengan melibatkan pemkab dan pemkot dalam pengelolaan Danais. Un-tuk anggaran tahun 2014 ini dinilai masih belum maksimal.Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIJ Bambang Wisnu Handoyo mengatakan, meka-nisme pengelolaan masih men-jadi kendala utama. Pihaknya sampai dengan saat ini belum memiliki mekanisme yang jelas bagi pemkab dan pemkot untuk mengelola Danais itu.
“Tanpa mekanisme ini, peng-elolaan juga menjadi sulit,” tan-das BWH, sapaan akrab pejabat pemprov ini, pekan lalu. Ia men-gungkapkan, pemkab kini mulai banyak yang kebingungan. Seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kebu-dayaan dan Pariwisata Kabupa-ten Kulonprogo. Anggaran untuk SKPD tersebut dari Danais men-capai Rp 29 miliar. “Biasanya hanya Rp 500 juta. Tanpa meka-nisme, mereka pasti bingung ngecakke,” terangnya.Senada dengan BWH, Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) DIJ GBPH Yudhaningrat menjelaskan, tak hanya pihaknya yang juga kebingungan ngecakke Danais itu. Disbud yang kini mendapatkan anggaran bernomenklatur dana otonomi khusus terbesar Rp 375 miliar pun kebingungan. “Memang perlu ada mekanisme yang men-gatur penggunaan Danais ini,” tandas panglima perang Keraton Jogjakarta ini.
Tanpa mekanisme tersebut, lanjut Gusti Yudha, sapaan akrab-nya, sangat sulit untuk mengelo-la Danais. Apalagi, pengelolaan yang berhubungan dengan ke-budayaan. Sangat luas penafsi-rannya, jika merujuk Undang-Undang (UU) 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ. “Semua hasil cipta, karya, dan rasa manusia adalah budaya. Ada dua pengertian, budaya benda tak benda,” jelas Gusti Yudha.
Sampai saat ini, payung hukum pengelolaan Danais ini memang masih menggunakan UUK. Tu-runan peraturan tersebut se-perti Peraturan Daerah (Perda) sampai sekarang belum jelas kapan bakal disahkan. Alhasil dua tahun masa anggaran Danais, tanpa ada mekanisme yang men-gatur.Ini diakui Wakil Ketua I DPRD DIJ Arif Noor Hartanto. Inung, panggilan karibnya, melihat pengelolaan Danais ini masih serampangan. Padahal, angga-ran Danais ini sangat krusial jika tak memberikan kemasla-hatan bagi masyarakat.
“Apalagi Kementerian Dalam Negeri telah mencoret peran dewan dalam penyusunan pro-posal (anggaran). Jadi semua anggarannya pun diserahkan sepenuhnya ke eksekutif,” sesal Inung.Ia mengatakan, sebenarnya sejak awal berharap pemprov menyiapkan terlebih dahulu aturan pengelolaannya. Tapi, hal itu tampaknya tak didengar. Inilah yang kemudian mem-buat pengelolaan Danais sampai saat ini tak jelas.”Kami baru membuat komitmen dengan eksekutif untuk bisa ada diskusi sebelum pengusulan proposal ke pusat (Kementerian Keuangan),” jelas politikus PAN ini. (eri/laz/gp)