JOGJA – Pemerintah Kota Jogja diminta membuat perda terkait perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dengan adanya perda itu, diharapkan mam-pu mendorong pemangku kepentingan untuk mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas. Permintaan ini diserukan oleh Forum Penguatan Hak-hak Penyandang Disabilitas (FPHPD) saat beraudiensi di Balai Kota Timoho, Jogja, kemarin (17/9). Menurut Koordinator FPHPD Arni Surwanti, sebe-narnya Pemkot Jogja telah berupaya mel-indungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di kota ini. “Tapi dengan perda ini sangat strategis bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas,” terangnya. Arni mengatakan, sebenarnya saat ini sudah banyak program yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, tetapi dalam reali-tanya penyandang disabilitas masih men-galami hambatan dan tantangan untuk berpartisipasi. Seperti dalam bidang pendi-dikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Ak-sebilitas fisik dan nonfisik juga masih men-jadi persoalan penyandang disabilitas.
Seperti di kawasan Malioboro, yang belum ramah untuk penyan-dang disabilitas. Arni mencon-tohkan, penyandang disabilitas selama ini kesulitan jika harus menyeberang jalan karena ter-dapat tonggak di trotoar jalan. Selain itu untuk halte bus Transjogja, juga menjadi kesu-litan bagi penyandang disabili-tas, karena jalannya yang curam dan terhalang pohon. ‘Kami merasa peran pemkot akan lebih optimal dengan perda yang mengatur dan memperkuat keter-libatan serta menjamin terpenuhi-nya hak disbilitas,” terangnya.
Meski DIJ sudah memiliki perda tentang penyandang disa-bilitas, menurut Arni, hal itu tetap perlu penjabaran di tingkat kabupaten/kota. Dirinya juga mengingatkan perda yang di-buat harus mengacu pada The Committee on the Rights of Per-sons with Disabilities (CRPD). “Kami ingin hak yang sama, yang lain bisa sekolah, penyandang disabilitas juga, pembangunan untuk semua,” tegasnya.Sementara itu Kepala Bidang Re-habilitasi Penyandang Masalah Sosial Dinsosnakertrans Kota Jog-ja Octo Noor Arafat mengatakan, mengacu Perwal No 8 Tahun 2014 di Kota Jogja sudah terbentuk ko-mite terkait penyandang disabilitas. Mereka terdiri atas unsur instansi dari dinas sosial, Bappeda, Kim-praswil dan unsur disabel, serta LSM. “Ini juga sesuai perda Pemprov DIJ,” ungkapnya.
Untuk mensosialisasikan komite tersebut, Pemkot Jogja juga mer-encanakan akan berkeliling ke 14 kecamatan di Kota Jogja. Harapan-nya dalam musrenbang nantinya juga bisa memfasilitasi kebutuhan para penyandang disabilitas.”Pembangunan fisik seperti jalan bisa sesuai kebutuhan penyandang disabilitas,” terang-nya. (pra/laz/gp)