JOGJA – Terseretnya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II era Presiden SBY-Boediono yang kesandung kasus korupsi, mendapat perhatian serius Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi UGM. Agar kabinet di era pemerintahan baru nanti tidak mengalami masalah serupa, Pukat mendesak kepada Jokowi-JK untuk menyusun kabinet pemerintahan yang bebas korupsi.Direktur Eksekutif Pukat Korupsi UGM Hasrul Halili mengatakan, sebelum membentuk kabinet, presiden terpilih perlu menyeleksi lebih dalam mengenai jejak rekam bakal calon menteri. Seleksi ini penting, untuk meminimalisir lahirnya menteri atau kementerian yang bermasalah di masa mendatang.”Ini merupakan momentum tepat bagi pemerintahan yang baru untuk menyusun kabinet antikorupsi. Kabinet baru nanti jangan mengkomodir calon menteri yang pernah menjadi terpidana atau disebut-sebut kesandung korupsi,” kata Hasrul di kantornya, kemarin.
Seleksi bakal calon menteri tersebut sesuai dengan pasal 22 ayat 2 dan pasal 23 UUD 1945, yaitu bakal calon menteri adalah individu yang tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Dengan UU tersebut, calon menteri harus seseorang yang tidak memiliki catatan pidana atau track record buruh. “Kandidat yang pernah kesandung atau diduga korupsi, pelanggaran HAM, perdagangan orang, kasus narkoba, atau tindak pidana lainnya, secara otomatis tidak bisa menduduki kursi kementerian. Presiden terpilih harus berani menjalankan aturan tersebut. Sebab, pemerintahan baru mendatang merupakan harapan masyarakat menuju Indonesia lebih baik,” tandas Hasrul.Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membentuk kabinet antikorupsi, adalah dengan meminimalisir praktek transaksional antara partai politik dengan presiden terpilih. Dari pengalaman pemerintahan SBY dua periode, terdapat tiga menteri aktif yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
Secara kebetulan mereka adalah para pengurus partai politik. Mereka adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng yang terjerat kasus korupsi Hambalang. Kemudian Menteri Agama Suryadhrama Ali yang tersangkut kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji dan Menteri ESDM Jero Wacik tersangka kasus korupsi pemerasan dan penyelenggaraan kegiatan fiktif di internal Kementrian ESDM. “Tidak ada larangan presiden terpilih mengambil kandidat menteri dari unsur parpol, tapi sedapat mungkin mengeliminir akses parpol dalam kabinet mendatang agar tidak terjebak dalam politik transaksi,” pintanya.Senada dengan Hasrul, peneliti Pukat Hifdzil Alim menambahkan, pemilihan calon menteri sebaiknya tidak banyak mengambil kandidat dari unsur partai politik, tapi jalur profesional. “Ketika ada menteri dari partai politik, lalu partai butuh dana, maka partai bisa menjadikan menteri sebagai ATM,” sentil Boy, sapaan akrab Hifdzil Alim. (mar/jko)