PURWOREJO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Purworejo terus melakukan mediasi terkait penyelesaian Pasar Baedono. Kejari yang ditunjuk sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) akhirnya mengeluarkan legal opinion (LO) dengan mengeluarkan rekomendasi agar Pemkab Purworejo mencabut Hak Guna Bangunan (HGB) Pasar Baledono yang dipegang PT Karsa Bayu Bangun Perkasa.
Rekomendasi itu disampaikan Kajari Jasri Umar didampingi Ketua JPN Nilla Aldriani dan anggotanya Nur Lailly Hasanah (3/5). “Ada beberapa alternatif yang kami rekomendasikan. Tapi puncaknya ya pencabutan HGB dari PT Karsa Bayu,” terang Jasri.
Jasri menjelaskan, berdasarkan kajian hukum terhadap naskah perjanjian antara Pemkab Purworejo dengan PT Karsa Bayu. Kewajiban pembangunan kembali Pasar Baledono mengalami kebakaran bulan Juli 2013 lalu itu menjadi tanggung jawab PT Karsa Bayu. Namun, pembangunan harus dilakukan total tidak boleh sekadar merenovasi seperti yang ditawarkan perusahan tersebut.
“Terlebih dalam pembangunan kembali harus ada jaminan keamanan serta kualitas dan kekuatan bangunan yang sama dengan saat sebelum pasar terbakar. Dan sesuai dengan surat yang diterima JPN dari PT Asuransi Bangun Askrida, ternyata PT Karsa Bayu telah melakukan wanpreastasi terhadap isi perjanjian kerja sama,” jelasnya.
Menurut Jasri, fakta yang didapat PT Karsa Bayu ternyata tidak mengasuransikan Pasar Baledono. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf b ke 2 KUH Perdata, maka persyaratan pemegang HGB sudah tidak terpenuhi dan bisa dicabut oleh pejabat yang berwenang.
Ketua JPN Nilla Aldriani menambahkan, landasan yuridis pencabutan HGB yang berdiri di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) tersebut adalah tidak adanya itikad baik dari pikah PT Karsa Bayu. Sejak pasar terbakar tidak ada upaya untuk segera melakukan tindakan renovasi maupun rekonstruksi.
“Artinya PT Karsa Bayu telah menelantarkan HGB tersebut meski waktunya belum habis sesuai UU 5/1960 tentang Pokok-pokok Agraria dinyatakan hapus. Alasannya karena ditelantarkan,” katanya.
Nilla menyarankan Pemkab Purworejo segera meminta PT Karsa Bayu melepaskan HGB secara sukarela. Jika HGB tidak dilepaskan secara sukarela, Pemkab disarankan untuk segera membatalkan HGB yang dipegang PT Karsa Bayu karena persyaratannya sudah tidak terpenuhi.
“Jika HGB sudah kembali ke Pemkab, maka secara yuridis Pemkab baru memiliki kewenangan untuk membangun pasar itu dengan anggaran dari APBD. Jadi kuncinya HGB itu harus kembali ke Pemkab dulu,” ungkapnya. (tom/iwa/rv)