MUNGKID – Rusakya jalur evakuasi Gunung Merapi ditanggapi serius masyarakat. Puluhan warga dari berbagai elemen masyarakat mengecam rusaknya jalur evakuasi yang diakibatkan truk pengangkut galian golongan C.
Warga yang tergabung dalam Forum Rembug Lintas Merapi membuat petisi menolak adanya penambangan alat berat di bantaran sungai yang berhulu di Merapi. Petisi penolakan penambangan dengan alat berat di buat tokoh lintas agama dan lintas elemen. Di antaranya, Tokoh Agama Alvan Almuchasibi, Al Iman Ust Erry, seniman, dan Budayawan Sitras Anjilin, Ketua GP Ansor Kabupaten Magelang Chabibullah, Tokoh LDII Hartono, Punokawan Fathul Nujib, Gemasika Iwan Hermawan, Bolorodo Sutomo, dan Gerakan Pemuda Kakbah.
Tidak ketinggalan perwakilan tokoh masyarakat dari Desa Keningar, Sumber, Sengi, Sewukan di Kecamatan Dukun, dan lainnya.”Hasil musyawarah, kami menolak penambangan dengan alat berat karena berbagai pertimbangan,” tegas Ketua GP Ansor Kabupaten Magelang, Chabibullah, usai sarasehan budaya warga Merapi di salah satu kediaman warga Desa Keningar, Kecamatan Dukun, kemarin petang (4/5).
Masyarakat sekitar Merapi, lanjut Chabibullah, menilai penambangan dengan alat berat tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Baik secara sosial, budaya, ekonomi, maupun lingkungan.
“Ada ketimpangan ekonomi antara masyarakat sekitar dengan pelaku penambangan alat berat. Ekonomi masyarakat tidak seimbang dengan sistem penambangan alat berat,” paparnya.
ia meneruskan, Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengeluarkan moratorium penambangan alat berat sejak 2010. Artinya, penambangan alat berat di Merapi dilarang.
“Sesuai Perbup Nomor 1 Tahun 2011, galian golongan C Merapi boleh dimanfaatkan, hanya dengan penambangan manual. Mereka boleh menambang hanya memiliki SIPR (surat izin penambangan rakyat). Hingga kini, masih banyak penambangan alat berat,” ungkapnya.
Ketua Gerakan Masyarakan untuk Transparasi dan Kebijakan (Gemasika) Magelang, Iwan Hermawan menambahkan, penambangan alat berat hanya diperbolehkan dengan alasan tertentu. Yakni, dengan alasan reklamasi dan alasan normalisasi sungai yang berhulu di Merapi. “Penambangan itu hanya boleh dilakukan oleh badan atau lembaga. Misal, normalisasi yang dilakukan BBWSSO,” urai Iwan.
Sekretaris Jenderal Forum Rembug Merapi, Agus MS mengungkapkan, meski tidak diizinkan, masih saja ada penambangan dengan alat berat. Dengan begitu, penambangan sekarang jelas tak memiliki izin. Lebih parah lagi, maraknya penambangan alat berat mengakibatkan dampak nyata bagi mayarakat. Salah satunya, rusaknya sejumlah jalur evakuasi Merapi. Ia menambahkan, ada yang perlu diperhatian lebih lanjut, yaitu status Merapi yang sudah meningkat jadi Waspada.
“Penambangan yang ada, terindikasi tak berizin. Karena pemda mengeluarkan moratorium penambangan. Dengan indikasi itu, kami menduga ada pungli yang dilakukan Pemkab Magelang,” tegasnya.
KH Alvan Almuchasibi, salah satu tokoh agama menyatakan Perda penambangan perlu ditegakkan. Pengasuh Ponpes API Nailul Muna menilai di tengah aktivitas Merapi yang meningkat, seharusnya pemerintah berpihak pada masyarakat.(ady/hes/nn)