Busyro Pastikan BPKP Hitung Kerugian Negara Hibah Persiba
JOGJA – Berlarut-larutnya proses penyidikan perkara hibah Persiba lantaran tak kunjung tuntasnya perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) mengundang perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lembaga antirasuah itu diam-diam turun tangan membantu kejaksaan mengatasi kendala tersebut. “Kami, pimpinan KPK sudah bertemu dengan pimpinan BPKP Pusat. Proses perhitungan kerugian negara sedang berjalan,” ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas saat ditemui menjelang menjadi pembicara dalam sarasehan budaya bersama Emha Ainun Nadjib di kampus FH UII Jalan Taman Siswa Jogja Sabtu (3/5) malam.
Busyro menjelaskan, dalam koordinasi itu disampaikan untuk pelaksanan perhitungan kerugian keuangan negara atau PKN, teknisnya dilaksanakan BPKP Perwakilan DIJ. Busyro meyakini PKN tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Dengan demikian, bila PKN telah tuntas, maka proses hukum kasus Persiba dapat ditingkatkan. Secara tersirat Busyro mengatakan, setelah PKN dari BPKP tuntas upaya paksa dapat dilakukan.
“Nanti kalau PKN selesai, maka perkaranya bisa langsung diangkat,” tegasnya.
Mantan ketua KPK ini juga menilai proses hukum kasus Persiba masih berjalan sesuai relnya sehingga KPK belum perlu mengambil alih perkara tersebut.
“Kami percayakan ke kejati,” ujar dosen FH UII ini.
Disinggung soal tindak lanjut koordinasi penangan perkara yang akan dilimpahkan KPK ke Kejati DIJ seperti kasus akuisisi Radio Bantul Rp 1,7 miliar, Busyro mengatakan, tetap dilakukan. “Bertahap dulu. Setelah kasus Persiba selesai, nanti disusul perkara Radio Bantul,” tuturnya.‬
Sebelumnya, Kepala Kejati DIJ Suyadi SH mengakui, adanya kendala PKN perkara hibah Persiba senilai Rp 12,5 miliar tersebut. Meski demikian, ia tetap akan menunggu hasil kerja yang dilakukan BPKP.
Jaksa tinggi yang pernah menjabat Wakajati Bali dan Kalbar ini menegaskan, tidak akan mengalihkan pemohonan PKN ke lembaga auditor lainnya. Misalnya ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor publik lainnya.
“Nanti kalau pindah malah bertambah lama (prosesnya),” kilahnya.‬ Senada dengan Busyro, Kajati menegaskan, proses PKN yang dilakukan BPKP tidak akan memakan waktu yang lama. Sebab, permohonan yang diajukan lembaganya bukanlah audit. “Kalau permohonannya audit, waktunya bisa lebih lama lagi. Maka kami mengajukanya perhitungan kerugian keuangan negara,” paparnya.
Suyadi menegaskan permohonan ke BPKP Pusat didasarkan dari koordinasi dan supervisi yang beberapa kali dilakukan KPK ke institusi yang dipimpinnya. Selama proses hukum kasus Persiba, sedikitnya tim penyidik KPK tiga kali mendatangi gedung kejati. Mereka mengadakan koordinasi sekaligus supervisi terhadap kasus Persiba.
“KPK dulu yang menyarankan kami mengajukan ke BPKP Pusat,” ingatnya. Permohonan ke BPKP Pusat itu telah diajukan Kajati sejak Januari lalu atau empat bulan silam. Terkait kecenderungan lambannya kinerja BPKP, Suyadi tak mau memberikan tanggapan.
“Ya, mekanismenya begitu, kami harus mengikuti,” kilah pria yang pernah menjabat Kajari Kendari, Sulawesi Tenggara ini.
Lebih jauh dikatakan, sebetulnya penyidik telah memiliki PKN atas perkara hibah Persiba. Namun secara formil, pihaknya tetap memerlukan keterangan PKN dari auditor selaku ahli. Disinggung berapa nilai PKN yang dilakukan penyidik, Suyadi tak bersedia mengungkapkan.
“Lihat saja nanti,” ucapnya sambil tersenyum sembari menambahkan sesuai perhitungannya penyidikan perkara Persiba memakan waktu selama satu tahun.‬
Dalam perkara hibah Persiba itu, kejati menetapkan dua orang tersangka. Yakni, mantan bupati Bantul Idham Samawi dan bekas kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Bantul Edy Bowo Nurcahyo. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka sejak 18 Juli 2013 lalu. Melihat waktu penetapan tersangka itu hingga sekarang proses hukum perkara Persiba telah berjalan selama sepuluh bulan. (mar/amd/ga)