Aksi mahasiswa gabungan yang menamakan diri Gerakan Menolak Dijajah Kembali (Germo) memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dengan menggelar aksi jalan kaki kemarin sore (2/5). Mereka berjalan dari kompleks Taman Parkir Abu Bakar Ali menuju Titik Nol Kilometer.
Saat melintas di depan gedung DPRD DIJ, ratusan mahasiswa itu berhenti. Mereka masuk ke kantor wakil rakyat yang berada di Jalan Malioboro tersebut.
Mereka berorasi. Mereka juga meminta wakil rakyat bersedia menyampaikan aspirasi mereka. Mereka sempat bersitegang dengan aparat keamanan yang berjaga di gedung dewan. Ini karena mereka memaksa bertemu wakil rakyat.
Padahal, saat itu wakil rakyat sedang menggelar Rapat Paripurna Penetapan Perda Pelayanan Publik. Alhasil, mahasiswa yang tak sabar menanti pun merangsek masuk sampai lobi gedung DPRD DIJ. Sejumlah mahasiswa sempat menarik kursi-kursi di gedung dewan tersebut.
Mereka terus berorasi. Mereka menyuarakan pendidikan gratis dan menolak liberalisasi pedidikan.
Usai rapat, Ketua DPRD DIJ Yoeke Indra Agung Laksmana bergegas keluar dari ruang rapat. Ia menemui masa. Dia pun siap membaca tuntutan yang diusung mahasiswa.
Setelah membaca tuntutan itu, dia baru mengambil sikap untuk menyampaikan aspirasi itu ke tingkat pusat.
“Saya baca dulu. Kalau tidak tahu, asal mengiyakan, sama saja bohong,” kata politikus dari PDI Perjuangan ini.
Akbar Palevi, koordinator lapangan aksi, mengatakan, saat ini pendidikan di Indonesia tak sesuai cita-cita besar pendiri bangsa. Tujuan pendidikan tak lagi berorientasi utama untuk mencerdaskan anak bangsa.
Mereka menuding penyelenggaraan Pendididikan di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma. Penyelenggaraan pendidikan sudah mengarah liberalisasi pendidikan dalam bentuk kebijakan bernuansa komersialisasi dan sulitnya aksesibilitas warga mendapat pendidikan.
“Sekarang ini pendidikan menjadi komoditas yang dibayar mahal. Masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi harus membayar mahal. Perguruan tinggi isinya orang-orang kaya. Padahal esensi pendidikan di Indonesia, menurut para pendiri bangsa Indonesia, tidak seperti itu,” katanya.
Mereka juga menolak pendidikan profesi guru prajabatan. Mereka juga menolak uang kuliah tunggal, penyelenggaraan ujian nasional, diskriminasi terhadap difabel dalam mengakses pendidikan, dan menolak segala bentuk komersialisasi pendidikan.
Selain itu, mereka menuntut transparansi anggaran pendidikan, peningkatan pengawasan dan penyelenggaraan pendidikan, dan dipenuhinya pemerataan kualitas pendidikan.
“Tuntutan terbesar kami adalah APBN 20 persen (untuk pendidikan), diawasi jangan sampai terjadi penyelewengan dan ketidaktepatan alokasi. Apalagi dibagi-bagi di antara para pejabat di dinas pendidikan dan kebudayaan,” jelasnya.
Ratusan mahasiswa itu berasal dari berbagai elemen. Di antaranya, PMKRI, UGM, UNY, Amikom, GMNI, UKM Ekspresi UNY, GMKI Jogjakarta, HMI Cabang Jogja, HMI MPO, PMII Sleman, HMI Bulaksumur, dan Gasebo (UIN Sunan Kalijaga). (eri/amd)