Sistem proporsional terbuka dalam pemilu dianggap penuh kelemahan. Itu terbukti dengan maraknya dugaan kasus money politics. Siapa yang pantas disalahkan?
YOGI ISTI PUJIAJI, Sleman
Selama 32 tahun, saat masa Orde Baru, pemilihan umum legislatif dilakukan dengan sistem proporsional tertutup. Pertarungan politik sebatas di level partai. Masyaratkan di hadapkan pada pemilu buta. Sebab, rakyat harus memilih calon wakilnya tanpa tahu siapa yang bakal dipilih. Calon legislatif (caleg) ditentukan oleh partai.
Gerakan reformasi “memaksa” sistem itu diubah. Saat ini, pileg digelar dengan sistem proporsional terbuka. Dengan sistem ini masyarakat tidak sekadar tahu tapi diharapkan mengenal calon wakilnya di parlemen.
Semangatnya adalah untuk pendidikan politik bagi masyarakat. Itu dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD.
Namun, apa jadinya kala pertarungan sesungguhnya justeru di tingkat internal. Yakni antarsesama caleg separtai.
Nah, di situlah muncul isu money politics (politik uang). Tiap caleg tidak hanya memikirkan partai. Tapi lebih pada diri sendiri, demi mendulang suara sebanyak-banyaknya. Cara apapun ditempuh. Suara warga pun dihargai dengan rupiah.
Setidaknya, hal itu terkuak dengan banyaknya laporan atau protes dari pihak-pihak yang tak puas dengan hasil pemilu 2014.
“Sebenarnya istilah itu (money politics) tidak ada. Yang ada transaksional atau vote buying,” papar Guno Tri Tjahjoko, anggota komisioner KPU DIJ di sela diskusi publik di kantor Yayasan Jenderal Soedirman Center, Donolayan, Donoharjo, Ngaglik, Sleman kemarin (2/5).
Semangat sistem proporsional terbuka adalah mengenalkan caleg kepada konstituen. “Idealnya memang begitu seharusnya. Caleg diusulkan oleh konstituen,” lanjut Guno yang aktif meneliti jejaring Presiden Amerika Serikat Barack Obama.
Idealnya, lanjut Guno, tanpa pasang baliho atau spanduk, caleg bakal melenggang ke parlemen. Itu lantaran si caleg selalu memelihara konstituennya. Terlebih jika dia caleg incumbent.
Sebaliknya, money politics muncul karena warga tak mengenal caleg. Menjadi tugas partai untuk membendung tindakan curang itu melalui pendidikan politik. Itupun diamanatkan dalam undang-undang tersebut, pasal 11.
Faktanya, sistem proporsional terbuka justeru menyuburkan peredaran uang untuk beli suara. “Ini yang salah sistem atau orangnya,” tutur Guno.
Dosen Fisipol UGM Dr Hempri Suyatna menyebut fakta pemilu menjadi ladang vulgarisme politik uang dan kanibalisme caleg internal parpol.
Bagaimana tidak, pengalaman pemilu 2014, kisruh sntar caleg internal lebih tajam. Bahkan ada yang saling melaporkan ke panwas atas tuduhan penyelewengan pemilu. “Faktanya, konsep bitingan lebih merajai,” ungkapnya.
Diskusi menyimpulkan bahwa hal terpenting adalah mengembalikan kedaulatan rakyat. Supaya tak mudah dibeli suaranya.
Caleg harus ditentukan dan dipilih oleh rakyat. Dengan begitu, money politics bisa ditekan karena masyarakat mengenal kapasitas tiap caleg.
Di sisi lain, dengan pendidikan politik, partai harus bisa memahamkan masyarakat tentang beda money politic dan cost politics.
Guno tak menampik pentingnya cost politics. Diantaranya untuk transportasi, membeli makan minum, dan aribut adalah hal wajar. Sebab, cost politics diatur dalam undang-undang dan dipantau oleh KPU. Tiap partai dan caleg wajib melaporkan dana kampanye.(*/din)