Peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei lalu ternyata masih menyisakan berbagai masalah bagi kaum buruh. Salah satunya adalah hak-hak pekerja berupa jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan kecelakaan kerja.
Hak dasar yang dilindungi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini belum sepenuhnya terpenuhi. Ini tecermin dari data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Data itu menyebutkan baru 80 persen dari 1.800 perusahaan di Jogjakarta yang menjadi peserta lembaga penjamin sosial tersebut.
“Data kami, masih ada 20 persen yang belum terdaftar sebagai anggota BPJS,” tandas Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan DIJ Muhammad Triyono (1/5).
Triyono menambahkan, tak mengetahui penyebab perusahaan tersebut tak mendaftarkan karyawan sebagai peserta BPJS. Ada berbagai dugaan. Itu mulai kondisi keuangan perusahaan, manajemen kurang mengetahui informasi, atau perusahaan memang membandel.
“Bisa juga perusahaan itu baru berdiri sehingga belum mendaftarkan kepesertaan (karyawan) ke BPJS,” kata dia.
Menurut Triyono, dengan menjadi peserta BPJS akan mendapat banyak keuntungan. Itu mulai jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, dan jaminan hari tua.
Khusus jaminan pensiun, dia mengaku masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. “Kalau dari UU BPJS, jaminan pensiun ini baru diterapkan pada Juli 2015 mendatang,” katanya.
Belum terbitnya juklak dan juknis, Triyono mengaku, pihaknya belum bisa menerapkan program jaminan pensiun. Sebab, hal tersebut berhubungan dengan penarikan premi dari pekerja dan perusahaan.
“Tetap harus menunggu karena menyangkut dengan teknis di lapangan,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Buruh Yogyakarta (ABY) Kirnadi juga punya pandangan mengenai nasih buruh. Dia juga menyoroti hal buruh berupa jaminan pensiun.
Menurutnya, jaminan pensiun menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan kaum buruh. Mereka menuntut jaminan pensiun segera diterapkan pada 2015.
“Waktu tinggal setahun. Kami harapkan sudah dipersiapkan. Sehingga, saat berlaku, tak perlu harus menunggu,” jelasnya.
Kirnadi menyatakan, jaminan pensiun merupakan hak bagi kaum buruh. Itu berbeda dengan jaminan hari tua.
Jaminan pensiun, terang dia, lebih berupa memberikan uang simpanan yang diambil dari pemotongan gaji semasa masih produktif. “Kami pikir tidak ada yang berat. Tinggal mengambil sebagian gaji dan sharing dari perusahaan,” jelasnya.
Selain mengagendakan tuntutan jaminan pensiun, Kirnadi menegaskan, ada sebelas tuntutan lain yang diajukan para buruh. Di antaranya, upah layak, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan penghapusan outsourcing atau tenaga alih daya.
Khusus penghapusan tenaga alih daya, Kirnadi menegaskan, merupakan isu utama. Ini karena sampai sekarang outsourcing tak berkurang. Justru, ujarnya, outsourcing menjamur di berbagai perusahaan. “Perusahaan milik negara pun menggunakan (jasa alih daya),” tandasnya. (*/amd)
Dorong Realisasi Jaminan Pensiun di 2015