Pengadaan Barang dan Jasa Paling Tinggi Dikorupsi
SLEMAN – Tahun 2014 merupakan tahun politik bagi bangsa Indonesia. Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM menengarai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) banyak dijadikan sebagai sapi perahan partai politik maupun pejabat negara untuk mendapatkan uang dalam jumlah banyak.
“Mulai dari yang sederhana, BUMN dimintai sejumlah uang tertentu oleh para politisi atas pekerjaan yang berjalan dengan bantuan pengaturan politisi tersebut. Kami khawatir BUMN yang memiliki dana lebih dari Rp 600 trilliun menjadi bancakan sebelum pemilu,” kata ketua Pukat Fakultas Hukum UGM Zainal Arifin Mochtar saat memaparkan Trend Corruption Report: Awas, Korupsi di Tahun Politik di Kantor Pukat FH UGM, Senin (27/1).
Zainal menjelaskan dalam Pasal 40 UU Partai Politik melarang parpol meminta atau menerima dana dari BUMN, BUMD, maupun badan usaha milik desa dan sejenisnya. Pendanaan politik dari sumber tidak sah ini, biasanya juga akan dibelanjakan pada pos pembiayaan tidak sah seperti politik uang.
Keberadaan BUMN menjadi sapi perahan partai politik sempat mencuat ke publik. Bahkan, ketika itu Menteri BUMN Dahlan Iskan sempat mengintruksikan kepada jajarannya supaya berani melaporkan para politisi yang sering minta uang ke BUMN.
Zainal mengatakan saat ini sedang berlangsung upaya untuk menjadikan BUMN kekayaan negara yang dipisahkan. Salah satunya melalui judicial review UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara.
Sektor lain yang disinyalir sebagai pundi pendanaan politik adalah sektor perbankan. Menjelang pemilu 2004 dan 2009 selalu terjadi korupsi di sektor tersebut, sehingga perlu diwaspadai. “Sampai dengan saat ini korupsi Bank Century belum jelas pertanggungjawaban dan kejelasannya,” kata Zainal.
Sementara itu peneliti Pukat FH UGM, Hifdzil Alim mengatakan, pihaknya mencatat setidaknya terdapat enam sektor korupsi. Sektor tertinggi ada pada pengadaan barang dan jasa sebanyak 19 kasus, diikuti urutan kedua sektor kesejahteraan sosial sebanyak empat kasus dan penerimaan negara tiga kasus.
Sedangkan pelaku korupsi dari Agustus 2013 hingga 10 Januari 2014, Pukat mencatat tedapat 67 pelaku korupsi. Dimana swasta menduduki urutan teratas dengan 22 orang disusul pemerintah 18 orang dan BUMN 10 orang. “Ini terjadi pergesaran tren korupsi. Bila sebelumnya banyak diduduki pejabat pemerintah, kali ini justru pihak swasta yang banyak terjerat korupsi,” jelasnya.
Banyaknya pihak swasta yang menjadi pelaku korupsi oleh Pukat dinilai sebagai munculnya gejala pseudostate. Dimana aktor swasta berselingkuh dengan para pejabat negara maupun birokrat membeli produk kebijakan negara demi memperoleh keuntungan baik langsung maupun tidak langsung.
“Aktor swasta ini banyak menjadi pelaku suap pada pengadaan barang dan jasa,” jelasnya. (bhn/iwa)