[Sabtu, 31 Oktober 2009]

Hari-hari ini masa depan bangsa sedang ditentukan. Melalui sebuah acara rembuk nasional yang berlabel “National Summit 2009”, puluhan menteri, 400 bupati/wali kota, 34 gubernur, serta ratusan pengusaha  profesional, dan akademisi berusaha merumuskan konsep terkait kinerja 100 hari kerja dan rencana pembangunan jangka panjang.

Wakil Menteri dan Politik Akomodasi

  Masih ada partai politik yang belum puas dengan kursi menteri yang sudah mereka terima. Pos wakil menteri yang sudah diwacanakan oleh SBY juga bakal menjadi rebutan. Tampaknya pos orang nomor di dapartemen itu sudah membuat politisi berancang-ancang agar bisa mendapat jatah.
  Golkar misalnya, sudah kebelet. Bahkan seperti yang dikatakan oleh Priyo Budi Santoso, pihaknya sudah menyetor nama. Dan, golkar sangat yakin akan mendapat jatah untuk menambah perbedaharaan kadernya di eksekutif.
  Padahal rambu-rambu untuk pos wakil menteri itu sudah terang benderang dalam UU Kementerian Negara. Wakil menteri harus berasal dari pejabat karir titik.  Kalau kita berada dalam terminology dikotomi parpol dan karir, sudah jelas seharusnya para politisi tahu diri untuk tidak perlu menetes air liurnya melihat pos yang bakal didakan di sekitar enam hingga tujuh departemen itu.
  Kita tidak bisa bayangkan, kalau kemudian pos wakil menteri juga menjadi bancakan partai politik. Umpamanya, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat yang merupakan representatif Golkar diberi wakil dari partai lain. Bisa-bisa satu saat, bila terkait dengan kepentingan parpolnya antara menteri dan wakil menteri beda pendapat. Si menteri bilang ‘‘yes’’, jangan-jangan wakilnya menyebut ‘’tidak.’’
  Jabatan wakil menteri ini benar-benar akan membuat partai politik tergoda. Apalagi bila tugas wakil menteri sebagai operator. Posisi sangat strategis yang sangat bisa memberi keuntungan bagi partai politik.
  Sekarang tinggal di SBY sebagai pemegang hak tunggal untuk menentukan personal menteri dan wakilnya. Sebab bisa saja SBY memberi pintu masuk ke kader parpol dengan cara memperluas pengertian ‘karir’ yang menjadi rambu di undang-undang itu.
  Umpamanya, pengertian ‘karir’ menjadi multitafsir. Karir adalah orang yang sedikit tidaknya : pernah bersentuhan dengan masalah departemen bersangkutan. Nah, misalnya untuk pos wakil departemen perdagangan,  orang yang pernah menjadi pengusaha bergerak di bidang perdagangan boleh masuk. Padahal kader parpol yang berpredikat seperti itu berjibun. Mereka pun masuk sebagai wakil menteri dengan cara baju parpolnya dilapisi dengan mantel sebagai pengusaha tadi itu.
  Kita juga berharap pos wakil menteri bukan tempat mengakomodasi kelompok tertentu. Mungkin ada grup yang  tidak terakomodasi dalam kabinet lantas diberi panggung wakil menteri. Umpamanya, menjadi wadah kelompok yang merasa ikut menjadi tim sukses SBY-Boediono, namun hingga kini merasa belum mendapat deviden politik. Bisa saja kelompok ini ditampung dengan dalih kaum profesional.
  Kita benar-benar berharap niat pembentukan wakil menteri ini untuk memberi dampak yang sangat positif untuk mendorong kinerja kabinet. SBY sebaiknya mengangkat orang yang profesional serta mempunyai kompetensi dengan tugas yang diberikan. Bukan menjadi instrument politik akomodasi.(*)