Demo Penambang

MUNGKID-Penangkapan para penambang oleh pihak Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) dan Polres Magelang berbuntut. Ratusan penambang pasir di lereng Gunung Merapi, mendatangi Gedung Pengadilan Negeri (PN) Mungkid. Mereka mempersoalkan penangkapan rekan mereka, yang hendak dipidanakan ringan oleh Polres Magelang, melalui Perda Nomor 1/2008 tentang Pertambangan. “Padahal dalam Perda tersebut mensyaratkan adanya Perbup untuk pelaksanaan. Dimana sampai sekarang, Perbup terkait Perda itu belum juga keluar. Dalam Perda 1/2008 juga menyebutkan bahwa PPNS (Penyidik Pegawai negeri Sipil) yang berhak menyidik, bukan polisi,” kata Ketua LSM Gemasika, Iwan Hermawan, yang ikut mendampingi para penambang pasir dalam demo tersebut, saat bertemu dengan pihak Polres Magelang, kemarin.
Menurut Koordinator Serikat Buruh Slenggrong (SBS) Ponokawan, Fatkhul Mujid, kedatangan mereka menyusul ditangkapnya 13 kawan mereka oleh Polres pada Selasa (10/2) karena dianggap menambang tanpa ijin. !3 penambang yang diamankan Polres tersebut sembilan diantaranya adalah anggota kelompok mereka yang menambang di area yang diperbolehkan. Mereka ditangkap karena dianggap melanggar Perda 1/2008. Yakni Nur Aryanto, Sunaryanto, Budi Purnomo, Heri Sunaryo, Haryoto, Muhroji, Soleh, Nurkodim dan Triyono.  “Kedatangan kami ini sebagai wujud solidaritas pada 13 teman penambang yang ditangkap polisi karena menambang tanpa izin dan sembilan diantaranya akan diadili di sini (PN MUngkid),” kata Mujid.
Empat lainnya, ditemukan menambang di lahan milik TNGM yang jelas-jelas tidak diperbolehkan untuk ditambang. Mereka adalah Niti, Sunardi, Kardi dan Muhdi. Keempatnya adalah warga Tular, Seloboro Kecamatan Salam. Keempat orang
ini bukan anggota SBS Punokawan maupun Balaroda Merapi yang ikut aksi tersebut..
“Dari informasi sembilan teman kami yang ditangkap itu, hari ini mereka diminta datang ke Polres dan akan dibawa ke PN untuk diadili atas tindak pidana ringan. Anehnya, bersamaan dengan mereka, hari ini Polres juga memanggil lima penambang lagi anggota SBS Punokawan sebagai tersangka untuk ikut diadili,” ungkap Fatkhul.
Saat itu, ia juga menunjukkan surat pemanggilan atas lima tersangka itu, yang terdiri Sugi, 25, Surato, 25, Manto, 35, ketiganya warga Krageman Kradenan Srumbung, Bagiyanto dan Pardi, warga Sucen, Salam. Atas dasar itulah, ratusan penambang anggota SBS Punokawan dan Balaroda Merapi itu hendak meminta kejelasan proses hukum atas teman mereka. Tak hanya penambang, aksi itu juga melibatkan sopir truk pengangkut pasir. Dalam catatan POlisi, terdapat 183 truk yang ikut demo. Kendaraan mereka diparkir berjejer di sepanjang jalan kawasan kompleks Kantor Kabupaten. “Intinya, kami ingin ketemu Kapolres di Gedung Dewan. Biar semua jelas. Kita sepakat penegakan aturan, tetapi aturan yang benar. Bagaimanapun juga, selain Perda 1/2008 masih mandul, kita menambang juga ada retribusinya. Besarnya Rp 15 ribu/truk yang ditarik di lima portal. Artinya, penambangan kita sebenarnya legal,” ungkap Iwan.
Sekitar pukul 13.00, Kapolres Magelang AKBP Kif Aminanto yang didampingi Kasat Reskrim AKP Aris Suwarno datang ke Gedung Dewan untuk menemui para penambang bersama jajaran instansi terkait.
Di hadapan penambang, Kapolres mengatakan penangkapan penambang tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku, dan mereka telah dinyatakan cukup bukti untuk ditangkap. “Sembilan penambang yang melanggar Perda diberikan pembinaan tentang
kegiatan menambang yang harus mengantongi ijin. Setelah itu, mereka dibebaskan, dan tidak bawa ke pengadilan. Empat orang yang ditemukan menambang di kawasan TNGM, masih kami tahan karena mereka melanggar UU Nomor 41 tahun 1999,” jelasnya.
Terkait lima penambang yang dipanggil hari itu, Kapolres membantah pemanggilan mereka sebagai tersangka. Ia hanya mengatakan, mereka dipanggil untuk diberi tahu bahwa truk mereka yang sempat disita Polres sudah bisa diambil kembali.
Dalam dialog antara penambang dengan Polres dan Pemkab Magelang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang, M Ahadi, terungkap berbagai persoalan izin pertambangan. “Pemkab Magelang tidak lagi mengeluaran izin pertambangan. Tetapi Pemkab Magelang masih menarik retribusi pertambangan. Artinya bila aparat hukum mau bertindak tegas, penarikan retribusi pertambangan adalah Pungli (pungutan liar). Siapa yang menarik, bisa dipidanakan. Termasuk bupatinya, yang mengeluarkan aturan,” tandas Iwan. (dem)