Bursa Ketum, Din Siap Lengser

JOGJA - Proses pemilihan petinggi Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 2010-2015 dilakukan hari ini. Enam nama di antara 39 calon tetap memiliki kans paling besar untuk lolos menjadi 13 besar. Mereka adalah Din Syamsuddin, Malik Fadjar, Haedar Nashir, Yunahar Ilyas, Dahlan Rais, dan Goodwill Zubir. Mereka juga diprediksi paling berpeluang menjadi orang nomor satu di ormas Islam itu.

Prinsip Muhammadiyah mengutamakan kepemimpinan kolektif, teduh, dan seimbang tampaknya tetap dipertahankan. Ini tercermin dari pernyataan sejumlah kandidat.
Haedar Nashir, peraih suara terbanyak dalam Sidang Tanwir, memilik bersikap bijak. Peringkat teratas itu tak membuat dia tinggi hati.
Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu tak mau tergesa-gesa memastikan akan jadi ketua umum. ’’Pencalonan di Muhammadiyah prosesnya sangat demokratis. Bahkan sangat berjenjang,’’ ucap Haedar di arena Muktamar Ke-46 Muhammadiyah di Sportarium UMY kemarin (4/7).
Haedar mengaku tidak akan melakukan kampanye atau upaya pemenangan. Menurutnya, jabatan adalah beban dan amanah. Bukan sesuatu yang harus dikejar. ’’Jabatan itu tidak untuk dikejar. Siapapun (calon ketua umum Muhammadiyah, Red.), tidak akan ada yang melakukan itu (kampanye, Red.),’’ kata figur yang mendapat gelar S3 di Fisipol UGM itu.
Meski begitu, ketua steering committee muktamar itu mengaku siap apabila terpilih menggantikan jabatan Din. Haedar juga menolak disebut adanya rivalitas antara dia dan Din. ’’Semua harus siap mengemban jabatan ketua umum. Tapi, perlu dicatat bahwa di Muhammadiyah tidak ada rival-rivalan. Semuanya memiliki kontribusi kolektif,’’ tegasnya.
Di internal elite Muhammadiyah, Haedar masih cukup tangguh. Itu terbukti, dalam Sidang Tanwir Haedar nangkring di puncak perolehan suara dengan raihan 150 dukungan. Disusul Yunahar dan Din di peringkat kedua. Mereka sama-sama meraih 148 suara. Dahlan yang digadang sang kakak kandung, Amin Rais, ada di posisi keempat mengantongi 142 suara. Goodwil, andalan Amin yang lain, punya kans masuk 13 besar karena dalam pemilihan sidang tanwir untuk calon tetap PP Muhammadiyah mampu bertengger di peringkat ke-12.
Din yang masih diunggulkan oleh sejumlah daerah memperlihatkan sikap bersedia melepas jabatannya itu. Dia menampik anggapan sejumlah kalangan dirinya berambisi dipilih kembali sebagai ketua umum. Dengan nada merendah, bapak tiga anak itu mengisyaratkan lebih baik tidak masuk bursa pucuk pimpinan organisasi berlambang matahari itu.
’’Saya menghargai dukungan dari tanwir. Namun, setelah mengukur diri, saya menyatakan menyediakan diri sebagai anggota PP,’’ kata Din singkat saat ditemui di sela-sela sidang pleno di Sportarium.
Yang pasti nama Din berpeluang tidak terlempar dari 13 besar karena statusnya sebagai ketua umum periode 2005-2010. Bahkan, sehari jelang proses pengerucutan, sejumlah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) provinsi dalam pandangan umum menanggapi laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepemimpinan Din Syamsuddin menyisipkan harapan agar dosen UIN Syarif Hidayatullah itu dipercaya lagi sebagai ketum untuk kali kedua.
Di antaranya, Ketua PWM Jatim Syafiq Mughni. Meski semula dia diplomatis berharap proses pemilihan mengalir secara alami, Syafiq menilai, Din masih yang terbaik untuk memimpin ormas yang didirikan Ahmad Dahlan itu lagi lima tahun ke depan. ’’Pak Din sangat tepat memegang tongkat kepemimpinan Muhammadiyah kembali,’’ kata Syafiq usai konfrensi pers pandangan PWM terhadap LPJ PP di Gedung Fakultas Hukum UMY.
Dia menyatakan, dukungan kepada Din bukan tanpa alasan. Muhammadiyah ke depan membutuhkan tokoh global yang mampu menjembatani semua kepentingan Muhammadiyah. Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo itu menilai, LPJ PP sudah memadai. Alhasil, pihaknya bisa menerima rapor PP sepanjang lima tahun lalu.
Sedangkan nama Malik Fadjar dicuatkan kali pertama oleh Amien Rais. Malik disebut Amien sebagai tokoh senior yang punya kans besar dan diterima para elite Muhammadiyah. Meski Malik tidak muda lagi, kombinasi keseimbangan tokoh nasional berumur 71 tahun dengan kader muda bisa saling melengkapi.
Sistem kepemimpinan kolektif kolegial yang diterapkan Muhammadiyah tampaknya bakal langgeng. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Jakarta Prof Dr Suyatno mengatakan, sebagai organisasi keagamaan besar di dunia kepemimpinan kolektif kolegial masih diperlukan dalam kepemimpinan Muhammadiyah di masa mendatang. Hanya dengan sistem kolektif kolegial, benturan kepentingan pribadi dengan organisasi dapat dihindari. Dengan sistem itu pula, kecil kemungkinan pribadi-pribadi pengurus PP Muhammadiyah dapat mewujudkan kepentingan pribadinya.
”Ya masih perlu dipertahankan. Kalau tidak kolektif kolegial, nanti bahaya Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagia organisasi sosial keagamaan yang besar tentuk banyak yang memiliki harapan dan kepentingan, apalagi politik kekuasaan,” kata Suyatno kepada Radar Jogja.
Suyatno menegaskan, tidak sepenuhnya benar apabila ada anggapan sistem kolektif kolegial yang digunakan Muhammadiyah membuat organisasi jadi lamban dalam merespons masalah-masalah yang berkembang di masyarakat. Sebaliknya, dengan kepemimpinan koletif kolegial keputusan-keputusan yang diambil menjadi lebih bermanfaat karena memiliki sisi positif yang lebih besar ketimbang kepemimpinan perorangan. ”Azas manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan sistem kepemimpinan per orangan,” tegas Suyatno.
Menurut Suyatno, Muhammadiyah bisa berkembang hingga seperti ini dikarenakan sistem kepemimpinan ini. Benturan-benturan kepentingan pribadi tidak dapat masuk ke dalam organisasi, kecuali di antara para anggota PP Muhammadiyah tidak kompak. Karena itu, kini tinggal bagaimana menyamakan keseriusan dari para anggota PP Muhammadiyah ke depan. Dengan kebersamaan dan kekompakan, keputusan-keputusan masalah strategis yang berhubungan dengan bangsa dapat diketahui Muhammadiyah.
”Selain keputusan itu ada pada anggota PP Muhammadiyah, kan ada juga masjelis-majelis dan lembaga lain milik Muhammadiyah yang memiliki wewenangan untuk mengeksekusi suatu persoalan. Tapi, masalahnya kini bagaimana mewujudkan kekompakan diantara anggota PP Muhammadiyah karena itu mereka harus duduk bersama membicarakan kendala tersebut,” paparnya.
Ketua Pengurus Cabang Istimewa Muhammadiyah Amerika Serikat, Dutamardin Umar, juga sepakat. Menurut dia, kepemimpinan kolektif kolegial harus tetap dipertahankan Muhammadiyah. Banyaknya umat Islam yang bergabung di Muhammadiyah membuat banyak kelompok dan perorangan yang ingin mendapatkan keuntungan.
”Muhammadiyah harus tetap mempertahankan kepemimpin kolektif kolegial. Kalau tidak kolektif kolegial bahaya nanti, banyak yang memanfaatkan untuk kepentingannya sendiri bukan untuk kepentingan organisasi dan umat,” tegasnya.
Sebagai organisasi besar, Muhammadiyah sangat potensial dilirik partai politik untuk mendapatkan kekuasaan. Karena itu, kolektif kolegial mutlak dipertahankan untuk menjaga kepentingan politik kekuasaan masuk ke Muhammadiyah. ”Jangan sampai Muhammadiyah dimanfaatkan pribadi-pribadi yang tidak bertanggung jawab,” kata Umar. (mar/jpnn)