Pesan Mantan Wali Kota untuk Para Pejabat Pemkot Jogja

Biasakan Menulis, Itu Melatih Pahami Masalah

JOGJA- Pemkot Jogja baru saja  merayakan ulang tahun ke 63. Sebagai refleksi, pemkot mengundang mantan Wali Kota Jogja Djatmikanto Danumartono memberikan tausyiah bagi staf dan pejabat pemkot.

       Tausyiah itu disampaikan wali kota periode 1986-1991 itu saat malam tirakatan di Pendopo Balai Kota Minggu malam (6/6). Ada pesan menarik disampaikan Djatmikanto yang pernah menjadi anggota DPR RI itu.
       “Pejabat Kota harus biasakan menulis. Menulis itu melatih diri untuk memahami suatu masalah,” ujarnya dalam forum yang berlangsung secara lesehan itu.
Djatmikanto yang duduk didampingi Wakil Wali Kota Haryadi Suyuti dan Sekretaris Kota Rapingun itu mengingatkan dengan biasa menulis itu akan memudahkan pejabat berkoordinasi.
       Alasannya, perintah tertulis melalui disposisi harus dilakukan PNS yang menduduki jabatan tertentu. Bila seorang pejabat tak biasa menulis, maka kemampuannya berkoordinasi akan menimbulkan masalah.
       Pria yang berpangkat terakhir Mayjen TNI itu mengaku punya pengalaman tak mengenakan saat menjadi wali kota. Surat disposisi yang diajukan stafnya semuanya bertuliskan kawuningan atau untuk diketahui.
“Setelah saya baca nggak ada isinya. Tapi semuanya kok tulisannya kawuningan,” ceritanya yang disambut geer.
       Djatmikanto juga bercerita soal kejadian yang membuatnya kesal. Seorang staf pernah melapor tentang suatu hal tanpa memberikan masukan soal alternatif kebijakan. “Semua diserahkan ke saya, dengan kalimat sumonggo kerso Bapak,” tuturnya seolah menahan kesal.
       Mestinya staf yang baik tidak berperilaku seperti itu. Laporan yang diajukan harus disertai telaah staf sehingga sebagai pimpinan punya alternatif mengambil kebijakan. “Bukan semua diserahkan ke pimpinan. Itu namanya staf yang tak punya sikap,” kritiknya.
       Wakil Wali Kota Haryadi Suyuti mengatakan momentum ulang tahun harus dimaknai sebagai upaya meningkatkan kinerja, pengabdian dan pelayanan pemkot ke masyarakat.
       Haryadi mengungkapkan rasa bangganya karena tahun ini penyelenggaraan pemerintahan telah diaudit Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasilnya, laporan keuangan pemkot dikategorikan wajar tanpa pengecualian atau WTP. Kategori itu merupakan  predikat terbaik diantara empat kategori pemeriksaan BPK.
       “Ini menunjukan kinerja pemkot dapat dipertanggungjawabkan karena menganut asas transparansi dan akuntabel,” paparnya. (kus)