[Kamis, 08 Oktober 2009]

Bicara sebagai Golkar, Bukan Posisi Wapres

PEKANBARU – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tak mau menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta Golkar bersikap oposisi terhadap kader partainya yang menjadi gubernur atau bupati. JK menegaskan, pernyataannya tidak ada yang berkaitan dengan presiden karena disampaikan di forum internal partai dalam kapasitasnya sebagai ketua umum Partai Golkar.

’’Saya tidak mau menanggapi pernyataan presiden. Pendapat itu hak beliau. Namun, kemarin saya berbicara tidak sebagai wakil presiden, melainkan sebagai ketua umum Partai Golkar,’’ ujar JK  di Pekanbaru kemarin (7/10).
Dalam pernyataannya, Presiden SBY menyayangkan pernyataan JK dalam pembukaan munas agar Partai Golkar berada di luar kekuasaan menjadi pengawas pemerintah. SBY juga mengkritik pernyataan JK yang meminta partainya tidak menjadi partai pemimta-minta kekuasaan kepada pemerintah.
JK kembali menegaskan, pernyataan tersebut disampaikan karena Golkar akan mengalami pergantian kepemimpinan mulai tadi malam. Posisi Golkar dalam pemerintahan akan diserahkan kepada ketua umum terpilih. Namun, Golkar tentu akan meneruskan kerja sama koalisi hingga masa tugas SBY-JK berakhir 20 Oktober mendatang.
Sebelumnya, SBY menilai ajakan JK agar Golkar mengambil oposisi terlalu dini dan bertentangan dengan pasal 4 ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa dalam melakukan tugas dan kewajibannya, presiden dibantu wakil presiden. ’’Saya kira wakil presiden menghormati dan saya yakin Pak JK tahu hal itu. Kebersamaan ini sampai 20 Oktober mendatang,’’ kata SBY.
Dalam keterangannya kemarin malam, JK juga membalas serangan Akbar Tandjung yang menilai dirinya tidak konsisten karena menganjurkan Golkar beroposisi setelah tidak menjadi wakil presiden. JK balik menyerang Akbar yang dinilai juga tidak konsisten karena mendukung Aburizal Bakrie yang juga seorang saudagar.
’’Mungkin Pak Akbar mendukung teori politik, yang abadi dalam politik hanya kepentingan. Dulu dia menyatakan, pimpinan Partai Golkar seharusnya bukan saudagar. Sekarang dia ternyata mendukung juga saudagar,’’ katanya.
Dia menilai, terdapat perbedaan mendasar antara kondisi saat ini dan kondisi Golkar pada 2004. Pada 2004, ketua umum Golkar adalah seorang wakil presiden sehingga Golkar tidak mungkin menjadi oposisi. Berbeda dengan saat ini, tidak ada kader Golkar yang menjadi presiden atau wakil presiden.
Bahkan, seluruh partai sudah dirangkul menjadi partai koalisi pendukung pemerintahan sehingga dikhawatirkan terjadi oligarki kepresidenan. ’’Karena itu, dibutuhkan kekuatan penyeimbang, check and balances,’’ tegasnya. (noe)