Ketua KPU Cek DPT Jatim

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak ingin kasus pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Jatim berlarut-larut. Hari ini, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary bakal turun gunung. Dia terbang ke Surabaya untuk mengumpulkan semua anggota KPUD Jatim untuk meminta klarifikasi terkait kasus tersebut.
Sebelumnya, Pemuda Pancasila (PP) Jatim menyebut adanya sejumlah nama pemilih ganda dalam DPT Jatim. Itu ditandai dengan beberapa nama memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama. Mereka juga mengklaim, ada sekitar 2,2 juta pemilih yang belum terdaftar.
Hafiz mengatakan, satu NIK dengan banyak nama memang dimungkinkan terjadi. Sebagaimana pengalaman di pemilu legislatif, kendati nama berbeda dengan NIK sama, mereka adalah orang yang berbeda. Mereka, kata Hafiz, kebetulan memiliki NIK sama karena proses pemberian NIK di administrasi kependudukan di catatan sipil cukup panjang. ’’Sementara, untuk keperluan pemilu kan mendesak. Ada sekian banyak orang yang tidak punya NIK akhirnya dikasih NIK sama,’’ katanya.
Selama di Jatim, Hafiz akan bertemu dengan semua perwakilan KPU Kabupaten/Kota di Jatim. Dia akan mengecek sendiri apakah persoalan tersebut masih sama seperti yang terjadi pada pemilu legislatif lalu atau tidak. Atau ada modus baru pemalsuan nama pemilih. ’’Saya akan minta penjelasan resmi dari mereka seperti apa . Kita mau clear kan masalah DPT ini,’’ katanya.
Hafiz mengaku tak mau gegabah menangani kasus DPT tersebut. Sebab, bisa jadi itu modus baru untuk menambah jumlah pemilih fiktif. ’’Kita akan cermati seperti apa kasusnya,’’ ujarnya.
Di sisi lain, KPU juga tidak sepakat dengan opsi menggunakan KTP bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT agar bisa memilih. Sebab, itu bisa menambah modus baru kecurangan. KTP, kata dia, juga tidak bisa dipercaya. ’’Bagaimana kalau ada orang yang punya lima KTP. Itu sangat berbahaya kalau kami menyetujui aturan itu. Imbasnya luar biasa,’’ katanya.
Kendati berpeluang mengubah jumlah DPT, Hafiz menjamin itu tidak akan mempengaruhi proses persiapan pilpres. Terutama logistik. Sejumlah pihak memang kuatir apabila terjadi koreksi DPT dengan jumlah yang siknifikan, logistik yang sudah kadung dipesan tidak mencukupi. Apalagi, nama pemilih yang belum masuk DPT diduga sebanyak 2,2 juta pemilih. ’’Saya kira ini tidak siknifikan. Kita lihat lah hasilnya nanti,’’ ujar lelaki bertubuh subur itu.
Kalau memang benar seperti yang diduga, Hafiz mengatakan KPUD akan diminta untuk mencoret nama yang bersangkutan dalam DPT. Namun, untuk logistik, tidak bisa dikurangi karena sudah selesai dicetak dan dikirim. ’’Kita coret saja dan nanti hanya boleh mencontreng sekali,’’ katanya. (jpnn)