Politika

Berita Hari Ini

Hiu Putih Mirip Pembunuh Berantai

...

Di Bantul, 64 Persen Calhaj Berpenyakit

...

Trotoar Galeria Tak Boleh untuk Parkir

...

Tanya Jawab Antar Capres Tetap Dihapus

...

Kecewa Pernyataan SBY, Unjuk Rasa

...

Malaysia Sambut Kapal Selam Pertama

...

Kemarau, Segera Identifikasi Mata Air

...

Songsong Poprov X dengan Baliho

...

Sport

Politika

ICW : Sejumlah Menteri Masih Bisnis Minta SBY Tertibkan

ICW : Sejumlah Menteri Masih Bisnis

Minta SBY Tertibkan

JAKARTA –Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden SBY tegas terhadap para menteri di jajaran pemerintahannya. Para menteri yang juga pengusaha harus memilih segera mundur dari jabatan bisnis atau mundur dari jabatan politiknya.
’’SBY tidak boleh tinggal diam,’’ kata Ibrahim Zuhdhy Fahmi Badoh di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IVD, Jakarta Selatan, kemarin (15/2). Fahmi belum bersedia menyebut menteri ‘rangkap jabatan’ sebagai pengusaha itu. Yang jelas, dalam KIB (Kabinet Indonesia Bersatu) II sekarang ini ada empat menteri yang juga pengusaha. Sedangkan dalam KIB I ada sepuluh menteri yang tetap menjalani bisnisnya. Nama mereka akan diumumkan dalam waktu dekat. ‘’ Beberapa di antaranya perlu verifikasi lagi,’’ katanya.
Menurut Fahmi, mencuatnya persoalan tunggakan pajak Ketua DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menjadi bukti faktual adanya praktek kolutif antara bisnis dan politik.
Kesan ini semakin kuat terutama setelah Presiden SBY ikut berkomentar tentang pengemplang pajak.Bahkan, SBY menyebut manipulasi pajak sebagai salah satu contoh kolusi kepentingan bisnis-politik yang tidak akan dilakukan lagi.
SBY memang tidak eksplisit menyebut nama Ical –sapaan akrab Aburizal Bakrie. Tapi, opini yang berkembang justru menilai ini sebagai upaya menekan sikap Fraksi Partai Golkar di DPR terkait pansus angket kasus Bank Century.
Menurut Badoh, persoalan ini tidak boleh dilihat secara sempit. Presiden SBY harus menyelesaikan konflik kepentingan bisnis – politik di Indonesia dengan segera mengeluarkan peraturan tegas. ’’Konflik kepentingan tidak boleh menjadi pepesan kosong atau sekedar rumor politik. Ini harus menjadi prioritas utama penyelesaian korupsi secara sistemik,’’ beber Badoh.
Badoh menjelaskan, bertemunya kepentingan politik dan bisnis merupakan warisan ordebaru. Salah satu polanya adalah sumbangan bisnis untuk pemenangan pada saat pemilu. Relasi ini terbangun karena rekanan bisnis pemerintah yang ingin mempertahankan kemudahan mendapatkan proyek pemerintah.
’’Menerima sumbangan dari pengusaha sebenarnya sah –sah saja. Tapi, ini tidak boleh sampai mengikat presiden atau anggota DPR dan mengkooptasi kebijakan,’’ katanya.
Pola lain yang berjalan, lanjut Badoh, pengusaha sekaligus menjadi penguasa atau pejabat negara. Dengan begini, pebisnis bisa mempengaruhi kebijakan publik terutama kebijakan anggaran secara langsung. Ironisnya, di Indonesia belum ada peraturan ketat yang melarangnya.
’’Ini harus diperbaiki dengan merubah beberapa undang –undang yang berkaitan dengan rekrutmen politik,’’ ujar Badoh. Misalnya, Undang –Undang yang berkaitan dengan pencalonan kepala daerah, pemilihan anggota DPR dan DPRD, pengangkatan menteri, dan pengangkatan Komisaris BUMN atau BUMD. (pri)

Istana Yakin Koalisi Solid Kesimpulan Akhir Pansus Century

Istana Yakin Koalisi Solid

Kesimpulan Akhir
Pansus Century

JAKARTA – Istana sangat yakin akan memenangkan pertarungan di Pansus Century. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha optimistis partai-partai koalisi masih akan tetap solid dalam kesimpulan akhir nanti.
Dalam kesimpulan sementara dari enma parpol anggota koalisi hanya Demokrat dan PKB yang satu suara dengan istana, yakni membenarkan proses bailout. Sementara, Golkar, PKS, PAN dan PPP menilai proses cucuran dana Rp 6,7 triliun itu penuh dengan kesalahan. Sikap ‘jalan berbeda’ dari empat parpol pendukung SBY plus PDIP, Gerindra dan hanura membuat peta politik menjadi 7-2.
Istana sangat percaya dinamika politik terkait kasus Bank Century belum akan menjurus ke perpecahan partai-partai yang membangun koalisi Kabinet Indonesia Bersatu. ’’Pemerintah tidak melihat kemungkinan ke arah sana. Tidak ada kekhawatiran soal itu juga. Jadi yang sejauh ini dinilai oleh pemerintah cukup kondusif untuk mencapai suatu saling kesepahaman yang baik dalam hal membuka atau mengungkap kebenaran dalam kasus Century,’’ kata Julian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
   Masalah hukum yang menyangkut petinggi PPP Bachtiar Chamsah juga tidak akan mempengaruhi koalisi di kabinet. Julian mengatakan, tidak ada unsur dan motif politik dari proses hukum mantan menteri sosial itu. ’’Tidak ada unsur politis kami kira,’’ kata Julian. Seperti pernah diberitakan, funsionaris PPP menilai proses proses hukum terhadap Bachtiar merupakan tekanan karena sikap fraksi dalam kasus Century.
Proses hukum yang dilakukan terhadap Bachtiar, sudah sesuai prosedur. ’’Bilamana ada proses-proses hukum terjadi, kami menganggap itu sesuai dengan prosedur hukum yang belaku. Para penegak hukum sedang melaksanakan tugas mereka seprofesional mungkin. Jadi tidak ada politisasi dalam hal ini,’’ kata Julian
Sikap PAN - PPP
   Pernytaan Istana itu, seperti klop dengan dinamika parpol.
Dua mitra koalisi SBY di DPR, yakni FPAN dan FPPP yang dalam kesimpulan akhir melihat ada kesalahan dalam bailout, kini belum bisa memastikan kesimpulan akhir.
   Bisa jadi, kesimpulan akhirnya bertolak belakang dengan kesimpulan awal. ’’Kalau sekarang susah memprediksi (apa kesimpulan akhirnya, Red). Soalnya terkait aliran dana kan belum masuk. Padahal, dari situ (aliran dana, Red), akan terlihat ada penyimpangan riil atau tidak,’’ kata Ketua FPAN yang juga anggota pansus century Asman Abnur di Gedung DPR, Senayan, kemarin (16/2).
Rencananya, pansus mengagendakan penyampaian pandangan akhir fraksi pada 17 Februari besok. Saat ini, pansus masih menyelidiki arah aliran dana century.
Menurut dia, fraksinya masih terus fokus menggali data –data terkait aliran dana tersebut. Asman menambahkan, pandangan politik FPAN sangat tergantung dari temuan lapangan pansus dalam penelusuran aliran dana bailout bank century yang totalnya mencapai Rp 6,7 triliun.
’’Intinya, kami tetap berkonsentrasi di soal aliran dana, ini sangat menentukan pandangan akhir kami,’’ tegasnya. Apa pandangan akhir itu tergantung hasil tawar menawar dengan SBY? ’’Itu sama sekali tidak ada. Kami jalan secara serius dan berusaha seobjektif mungkin,’’ kilah Asman. ’’Tapi, bahasa politik itu tidak seperti matematika, kami masih melihat perkembangan,’’ imbuhnya.
Anggota Pansus dari FPPP Ahmad Yani, mengatakan, pansus masih membicarakan persoalan aliran dana. Dia menduga pansus tidak akan mungkin mampu menyelesaikan pemeriksaan terkait aliran dana ini. ’’Waktu terbatas dan jumlah rekeningnya ribuan. PPATK saja tidak mampu, apalagi kami,’’ katanya.
Lantas, apa kira –kira pandangan akhir FPPP ? ’’Masih belum final, nanti akan kami rapatkan di internal,’’ jawabnya.
Dalam pandangan awal, FPAN menyatakan setidaknya telah menemukan 60 pelanggaran dalam kasus bank century. Berbagai pelanggaran itu mengandung unsur tindak pidana perbankan, pencucian uang, dan korupsi. Sementara itu, FPPP berpandangan pemberian FPJP patut diduga telah melanggar peraturan perundang –undangan. Saat mengambil keputusan untuk mem –bailout bank century, KSSK juga belum melakukan semua amanat Perppu No.4 tahun 2008 tentang JPSK.(pri/sof/tof)

PAN Setuju Bailout Bank Century

PAN Setuju Bailout Bank Century

JAKARTA – Upaya mengendalikan Pansus Century di DPR agar mengambil kesimpulan bahwa putusan bailout benar, semakin kuat. Salah satu indikasinya, yakni pernyataan final Partai Amanat Nasional (PAN) tentang kasus yang memojokkan Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani itu.