[Selasa, 13 Oktober 2009]

BANTUL – Munculnya nama Rizal Malarangeng dalam kepengurusan DPP Golkar pimpinan Aburizal Bakrie tak hanya ditentang sesepuh partai berlambang beringin saja, tapi juga ditolak sejumlah pengurus DPD tingkat I dan II. Ketua DPD II Partai Golkar Bantul, Agus Subagyo dengan tegas menolak Rizal Malarangeng masuk dalam pengurusan DPP. Alasannya, Rizal bukan kader dan simpatisan Partai Golkar.

“Jika benar Rizal masuk dalam pengurusan DPP, maka Ical melanggar AD/ART partai. Sebab, dalam AD/ART disebutkan bahwa untuk menjadi pengurus DPP, setidaknya sebelumnya harus pernah mengabdi di Partai Golkar selama lima tahun dan mengikuti diklat kepartaian. Padahal, Rizal sendiri belum pernah duduk di kepengurusan Golkar,” kata Agus, Senin kemarin (12/10).
Agus mengaku sependapat dengan Fadel Muhammad yang mengatakan sebelum kepengurusan baru partai Golkar ditetapkan, terlebih dahulu Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie mempertimbangkan nama-nama yang akan ditetapkan dengan mengaju AD/ART partai. Hal itu penting supaya tidak ada kecumburuan diantaran kader Partai Golkar yang sudah mengabdi di partai puluhan tahun.
“Penetapan formatur kepengurusan DPP perlu ada pertimbangan dari Ketua terpilih Ical. Ya, supaya tidak ada kader yang dirugikan,” tambah Agus.
Pengurus DPP Partai Golkar rencananya akan diumumkan bersamaan dengan hari ulang tahun Partai Golkar pada 20 Oktober mendatang. Agus mengingatkan kadera yang dimasukkan dalam kepurusan DPP haruslah yang memiliki kapasitas dengan jabatan yang dipegang dan tidak melanggar AD/ART.
“Jika komposisi kepengurusan DPP melanggar AD/ART Partai. Kami khawatir nanti mesin partai tidak bisa berfungsi maksimal,” keluh Agus.
Ketika disinggung, kemungkinan masuknya Rizal dalam kepengurusan DPP Partai Golkar karena ada campur tangan pemerintah? Agus mengaku tidak membaca adanya campur tangan dari pemerintah atau non kader Partai Golkar. “Sejauh ini saya tidak melihat adanya intervensi dari pemerintah atau Presiden SBY,” jelas Agus. (mar)