[Sabtu, 07 November 2009]

BANGKOK–Hubungan dua negara bertetangga, Thailand-Kamboja, semakin tegang. Setelah saling menarik duta besar (dubes) masing-masing menyusul pengangkatan eks Perdana Menteri (PM) Thailand yang berstatus buron, Thaksin Shinawatra, sebagai penasehat ekonomi Kamboja, kemarin (6/11) Bangkok mengancam akan menutup perbatasan.

”Jika Kamboja masih tetap nekat dan keras kepala, kami akan terus men-downgrade hubungan dengan mereka dan mungkin juga akan menutup seluruh pos pemeriksaan di perbatasan,” tandas Wakil PM Thailand Suthep Thaugsuban seperti dikutip Agence France-Presse.
Sejauh ini, lanjut Suthep, perbatasan aman. Tidak ada insiden berbahaya yang dilaporkan dan perdagangan di kawasan itu berjalan normal. Sebelumnya, Kamis (5/11) petang lalu, Thailand memanggil pulang Dubes Prasas Prasasvinitchai dari Phnom Penh. Beberapa jam kemudian, Kamboja membalasnya dengan menarik dubes yang bertugas di Bangkok. Wakil PM Kamboja Sok An menyatakan bahwa penarikan itu sementara. Kapanpun Thailand menugaskan kembali Prasas ke Phnom Penh, Kamboja pun akan mengembalikan Dubesnya ke Bangkok.
Kemarin pagi, Thailand langsung melipatgandakan pengamanan di Kedutaan Besar Kamboja yang terletak di kawasan Lumpini Patumwan tersebut. Pasalnya, sejak beberapa pekan terakhir, massa anti-Thaksin terus-menerus melancarkan protes di sana. Sementara, Dubes Kamboja dilaporkan sudah meninggalkan tempat itu sejak menjelang fajar.
Suthep berharap, Kamboja pun melakukan hal yang sama pada Kedutaan Thailand di ibu kotanya, Phnom Penh. ”Thaksin seharusnya meminta kepada pemerintah Kamboja untuk mengamankan kedutaan dan fasilitas-fasilitas penting Thailand lainnya di sana,” tandasnya.
Permintaan orang kedua dalam struktur pemerintahan Thailand itu wajar, mengingat protes diplomatik di Kamboja yang berujung pada terbakarnya kedutaan Negeri Gajah Putih tersebut pada 2003 lalu.
Selain ancaman menutup perbatasan, kemarin Thailand juga menghentikan kontrak kerja sama dengan Kamboja. ”Pemerintah sudah mengambil keputusan untuk membatalkan kesepakatan eksplorasi minyak dan gas alam yang sudah diteken dengan Kamboja pada 2001 lalu,” terang Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya. Kontrak kerja sama di Teluk Thailand itu dicapai di bawah pemerintahan Thaksin.
Tapi, selama delapan tahun terakhir, tidak ada progres yang terjadi.
Ditambahkan Suthep, sebagai bentuk protes, PM Abhisit Vejjajiva pun tidak menemui Hun Sen dalam pertemuan Greater Mekong Subregion (GMS) di Tokyo, Jepang, yang dibuka kemarin. Kamboja pun belum memberikan respons.
”Saya yakin, Thailand dan Kamboja masih mendambakan kehidupan bertetangga yang baik. Tapi, saat muncul masalah seperti ini, kami harus memberikan respon,” tandas Abhisit sebelum bertolak ke Negeri Sakura.
Sebelumnya, pemimpin 45 tahun itu menegaskan bahwa protes G to G (government to government) tersebut tidak akan memengaruhi hubungan antar masyarakat kedua negara. Terutama, aktivitas di sepanjang perbatasan yang menjadi akses utama perdagangan Thailand-Kamboja. Bahkan, menurut Associated Press, jika Thailand terpaksa menutup perbatasan, aktivitas perdagangan akan diupayakan tetap berlangsung.
Sementara itu, ASEAN menyayangkan krisis hubungan Thailand dan Kamboja. Kemarin, Singapura mengungkapkan keprihatinannya. ”Singapura prihatin atas terjadinya krisis kedua negara. Ini tidak baik untuk ASEAN,” tandas Jubir Kementerian Luar Negeri Singapura, membacakan keterangan resmi pemerintah. Negara Kota itu berharap, kedua belah pihak bisa segera menemukan solusi damai. (hep/ttg)