[Kamis, 03 September 2009]

TOKYO – Menjelang pengukuhannya sebagai Perdana Menteri (PM) Jepang pertengahan September nanti, Yukio Hatoyama memperbaiki komentarnya soal hubungan Tokyo-Washington. Terutama, dalam kerja sama militer. Kemarin (2/9), politikus 62 tahun itu menegaskan bahwa Amerika Serikat (AS) akan tetap menjadi sekutu dekat Jepang.

”Kami sudah berkali-kali menegaskan bahwa hubungan AS-Jepang tetap yang paling penting dalam fundamental diplomasi,” kata Kohei Otsuka, pejabat senior Partai Demokratik Jepang (DPJ), dalam wawancara dengan Reuters. Dia juga menegaskan bahwa mempertahankan hubungan baik dengan AS merupakan salah satu agenda penting pemerintahan Hatoyama.      
Sebelumnya, dalam kampanye terakhirnya menjelang pemilu nasional, Hatoyama menyatakan bakal mengurangi ketergantungan Tokyo terhadap Washington. Dengan demikian, Jepang bisa menjadi negara yang jauh lebih independen. Sebagai gantinya,  Negeri Sakura itu akan lebih berkonsentrasi pada hubungan dan kerja sama regional dengan negara-negara Asia lainnya.
Memicu kontroversi, Otsuka lantas meralat agenda politik yang disuarakan Hatoyama dalam kampanye tersebut. Menurut dia, cucu mantan PM Ichiro Hatoyama itu sama sekali tidak bermaksud untuk mengecilkan arti AS bagi Jepang. Sebagai mitra dagang dan militer, menurut Otsuka, AS punya peranan yang cukup penting. Kendati demikian, pemerintahan yang baru akan tetap meninjau kesepakatan militer dengan AS.
Rencananya, DPJ merevisi perjanjian militer terkait keberadaan pasukan Negeri Paman Sam itu di Jepang. Berdasar kesepakatan tersebut, saat ini, ada sekitar 8.000 personel marinir AS yang bertugas di Pulau Okinawa. Nantinya, mereka dipindahkan ke Pulau Guam yang merupakan bagian dari wilayah AS. Berkaitan dengan kepindahan pasukan itu, markas Korps Marinir pun akan digeser ke bagian lain pulau di selatan Jepang tersebut. Yakni, ke bagian yang paling sepi penduduk.
Namun, Duta Besar AS untuk Jepang John Ross mengaku belum mendengar rencana tersebut. Kepada National Public Radio, Dubes baru itu menyatakan bahwa kesepakatan yang pernah dicapai pada masa pemerintahan PM Taro Aso tidak bisa direvisi. ”(Saya) hanya ingin memperjelas. Pada level G to G, AS dan Jepang telah meneken kesepakatan itu, menyepakatinya dan karena itu (kesepakatan) akan terus dijalankan,” paparnya.
Untuk meredam kontroversi yang berpotensi mengoyak hubungan kedua negara, Hatoyama dijadwalkan bertolak ke Washington setelah membentuk kabinet baru. Dua pekan lagi, parlemen Jepang akan melangsungkan pemungutan suara untuk memilih PM baru. Setelah itu, dia akan langsung membentuk kabinet baru, yang konon terdiri dari tokoh-tokoh DPJ dan koalisinya.
Kunjungan Hatoyama itu juga bakal menjadi debut pertamanya sebagai PM Jepang di hadapan masyarakat internasional. Sebab, bersamaan dengan kunjungannya ke Washington tersebut, para pemimpin negara anggota PBB berkumpul di New York dalam rangka Sidang Umum. Sebagian yang lain akan berada di Pittsburgh, menghadiri pertemuan tingkat tinggi G20. Selain itu, dia juga diagendakan bertemu Presiden Barack Obama.
Sementara itu, dalam membentuk pemerintahan baru, DPJ juga merangkul Partai Demokrat Liberal (LDP) yang kalah dalam pemilu 30 Agustus lalu. ”Kami berharap transisi akan berjalan mulus. Karena itu, kami membutuhkan dukungan semua pihak,” ujar Sekjen DPJ Katsuya Okada setelah bertemu Ketua Kabinet Takeo Kawamura. Apalagi, baru dua kali ini LDP menyerahkan kekuasaan kepada partai oposisi sejak 1955 silam.
Kawamura pun menyambut baik ajakan DPJ tersebut. ”Demi kepentingan negara, kami bersedia bekerja sama penuh dengan pemerintahan baru,” tandasnya di hadapan media. Selain jaminan dari rival politiknya, Hatoyama pun mendapatkan kepastian dukungan dari pemerintahan Tiongkok. Sebelumnya, dukungan senada juga diungkapkan Singapura dan Korea Selatan (Korsel). (hep/ami)